Telah dilaksanakan Diskusi Publik Nasional dengan tema “Penguatan Jaminan Sosial Dalam Memenuhi Kebutuhan Hidup Layak” di Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat, tanggal 1 Maret 2017. Penelitian ini bertujuan untuk:

  1.  Melakukan analisa pembanding varian upah pada BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan dalam upaya mencari solusi penguatan SJSN melalui standardisasi upah.
  2. Mengkaji penguatan Jaminan Sosial Indonesia dalam hubungan dengan sistem pengupahan untuk kehidupan yang manusiawi dan kemandirian Bangsa Indonesia.
  3. Rekomendasi kebijakan untuk mewujudkan Sistem Jamsos Nasional yang berkeadilan dan upaya mendukung program pembangunan nasional.

Menteri Ketenagakerjaan diwakili oleh Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial, Ibu Hayani Rumondang menyampaikan keynote speech. Beliau sangat mengapresiasi forum ini dalam penguatan pelaksanaan jaminan sosial sehingga dapat menilai urgensi standarisasi upah nasional. Diskusi Publik ini dibuka oleh Ketua DJSN yang diwakili oleh Bapak Subiyanto, SH. Beliau berharapkan diskusi publik ini mampu merumuskan standarisasi upah dalan penguatan jaminan sosial serta meningkatkan sinergi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan Jaminan Sosial. Diskusi ini dimoderatori oleh Bapak Chazali Situmorang dengan menghadirkan narasumber:

  1.  Wahyu, Kasubdit Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kementerian Ketenagakerjaan RI
  2. Subiyanto, SH , Anggota DJSN
  3. Soeprayitno, MBA, M.Sc, Ph.D, KADIN
  4. E. Ilyas Lubis, Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
  5. Mundiharno, Direktur Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan BPJS Kesehatan
  6. Prof. Hasbullah Thabrany, Ketua PKJS UI
  7. Rieke Diah Pitaloka, Komisi VI DPR RI

Diskusi berjalan hangat dan interaktif. Semua masukan dan tanggapan dirumuskan oleh tim perumus yang diwakili oleh Bapak Dirck. J. Emannuel. Sebagai penanggap, hadir Presidium Gekanas dan BPJS Watch. Rumusan yang disampaikan adalah sebagai berikut:
SJSN dibangun atas dasar semangat dan keyakinan akan pentingnya sebuah sistem jaminan sosial menjadi dan sebagai pilar bagi penanggulangan berbagai bentuk risiko pekerjaan dalam siklus perkembangan dan produktivitas seseorang. Dalam konteks ini, masyarakat pekerja berharap bahwa sistem ini dapat menggarahkan seluruh potensi kenegaraan, kelembagaan, industri, dan pekerja untuk mencapai kehidupan yang layak dan bermartabat, bukan sekedar mempertahankan atau jaminan dasar semata.
Disadari kebutuhan hidup dasar, dan hidup layak sangat tergantung pada sejumlah faktor, yaitu jumlah upah, regulasi, kondisi riil yang merupakan kondisi eksternal, yang menjadi penting adalah bagaimana kita konsolidasi dan memperkuat kondisi internal kita: menyangkut iuran, peran serta industri- pengusaha dan peran Negara dalam hal ini.
Negara hadir dalam regulasi untuk mengatur rambu-rambu, termasuk peraturan mengenai jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan, yang berperan dalam menekan biaya hidup lainnya, misalnya melalui alokasi anggaran, membangun rumah sakit di sentra industri, menyediakan fasilitas kesejahteraan buruh, transportasi, perumahan, dan sarana pendidikan. Hal ini harus terus kita upayakan dalam rangka meringankan kehidupan keluarga buruh melalui unsur non upah.
Secara teknis persoalan kita adalah masalah keberlanjutan JKN, masalah inefisiensi, menimbang beban operasional yang sangat tergantung pada pembiayaan kesehatan operasional, BPJS, JHT, dan JKN. Secara keseluruhan kita masih melihat defisit yang semakin besar yang menunjukkan ketimpangan pemasukan dan pengeluaran. Khusus mengenai persoalan budget, forum ini telah membahas kemungkinan penerapan iuran nominal, bukan lagi persentase upah. Ini masih dalam perdebatan mengingat semangat persentase iuran adalah dalam rangka pemerataan beban dalam semangat gotong royong.
Kita tetap harus mempertimbangkan prinsip-prinsip keterjangkauan (affordability), keadilan dalam mempertahankan kualitas pelayanan kesehatan, yang dalam kenyataannya secara tidak proporsional dinikmati oleh peserta bukan penerima upah. Masalah ketidakadilan ini tercermin dari pengorbanan pekerja yang mana belum menerima layanan yang proporsional.
Apakah iuran nominal menjadi solusi? Ini merupakan pertanyaan dan kembali menjadi ujian selanjutnya. Ketika buruh telah membayar iuran, namun pelayanan belum dirasakan memuaskan. Bagi penyelenggara jaminan sosial, iuran nominal dapat menjadi pilihan solusi. Kita harus membayangkan beratnya biaya kapitasi yang sangat rendah. Pekerja mengharapkan aspek kemudahan, akses, dan kenyamanan pelayanan yang disediakan oleh sistem jaminan sosial.
Kita perlu meyelesaikan berbagai pekerjaan rumah kita. Kita terus diingatkan akan dua hal, pertama, pembenahan organisasi, JKN, JHT, dan pengembangan layanan yang betul-betul memenuhi standar harapan anggota. Ini memerlukan keberpihakan total terutama dari pihak Pemerintah. Kedua, Indonesia dalam situasinya saat ini secara objektif masih sangat jauh tertinggal, benar-benar tertinggal dari Negara yang bahkan baru melangkah dalam bidang ekonomi. Kita perlu mengimbangi kemajuan Vietnam, Thailand, apalagi Malaysia dalam menghimpun dana jaminan sosial.
Sebagai penutup, jaminan kesejahteraan nasional adalah unsur strategik bagi kepentingan semua unsur bangsa ini secara kolektif. Penting bagi buruh, industri, dan seluruh bangsa ini untuk bekerja gotong royong memerdekaan dari belenggu kemiskinan. Dari keberadaan sistem jaminan sosial, kita berpotensi membangun dana sosial (social fund) yang berpotensi menjadi sumber pendanaan alternatif bagi pembangunan. Kita mencatat bahwa tidak semua persoalan bangsa ini bisa dan hanya mengandalkan pada sistem jaminan sosial nasional. Namun dengan dipastikannya sistem single identity number maka manajemen asuransi sosial kita menjadi lebih baik. Kita perlu terus melakukan kontrol pelayanan, termasuk dibangunnya disiplin anggaran dan pencegahan kebocoran anggaran. Selain itu, dapat dilakukan penggunaan Instruksi Presiden (inpres) untuk meningkatkan kepesertaan JKN, khususnya pada BUMN.
Agenda kita lainnya adalah mencermati perkembangan usulan perbaikan di bidang pengupahan, misalnya dengan mengkaji kemungkinan penetapan standardisasi upah nasional, dan memberdayakan dewan pengupahan daerah dalam sebuah platform kelembagaan yang lebih kuat.
Sebagai penutup, tetap kita harus diingatkan bahwa sebuah sistem asuransi, baik publik maupun komersial, segala sesuatunya harus berdasarkan kepercayaan (trust) di antara semua pihak, baik Pekerja, Pelaku Bisnis, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Harus ada timbal balik dan kepercayaan yang harus dibangun melalui dialog dan konsultasi. Kita harus mencegah jangan sampai dukungan para pekerja sirna.
 
Materi:
Ketenagakerjaan Indonesia dan Distribusi Upah Peserta Jaminan Pensiun
Tantangan Penetapan Standar Upah Minimum Nasional dan Regional
Tantangan Standarisasi Upah Nasional
Urgensi Penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dengan Standarisasi Upah Nasional
Presentasi Kebutuhan dasar dan Pensiun
Upah minimum atau iuran PBI

Categories: Events

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *