tabel-oop-obat
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan perlindungan finansial untuk meminimalisasi biaya yang dikeluarkan oleh pasien (out of pocket payment/OOP). Namun demikian dalam pelaksanaan JKN sejak 2014, dijumpai banyak keluhan peserta JKN yang masih harus membayar obat-obatan, dengan berbagai alasan. Timbulnya permasalahan obat, bisa dirunut dari mekanisme pengadaaan obat dan berbagai kebijakan pemerintah terkait obat JKN.
Sebagai bentuk kontribusi nyata bagi perbaikan pelayanan obat JKN, Center for Health Economics and Policy Studies (CHEPS) atau Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan (PKEKK) Universitas Indonesia (UI) menggelar acara Kaleidoskop Tahun 2016 bertemakan Wajah Pelayanan Obat JKN pada hari Kamis, 22 Desember 2016 di Jakarta. Acara ini diselenggarakan dalam bentuk diskusi interaktif antar berbagai pemangku kepentingan terkait pelayanan obat di Indonesia, seperti darikalangan akademisi, Kementerian Kesehatan, BPJS, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP), Dinas Kesehatan, Asosiasi Rumah Sakit, Puskesmas, klinik swasta dan industri farmasi.
Hadir sebagai narasumber utama, Prof. dr. Hasbullah Thabrany, MPH, DrPH, guru besar bidang ekonomi kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia yang menyampaikan ringkasan berbagai kajian terkait obat yang dilakukan oleh CHEPS UI berkolaborasi dengan berbagai institusi dari tahun 2015 – 2016. Selama kurun waktu tersebut, CHEPS melakukan beberapa kajian terkait mekanisme pengadaan obat dengan menganalisis strata kebijakan mulai Undang-Undang sampai dengan Keputusan Menteri yang mengatur berbagai ketentuan tentang obat, menganalisis masalah yang terjadi antara kebijakan dan implementasi di lapangan dan juga melakukan survey kepada peserta JKN.
Dalam paparannya, Prof. Hasbullah menyoroti berbagai kebijakan obat, keterbatasan anggaran fasilitas kesehatan, pemilihan obat termurah dan meminta pasien membeli obat (dengan alasan tidak ada dalam fornas/e-catalogue). Dalam e-procurement dan e-catalogue terdapat perbedaan mekanisme pengadaan obat antara fasilitas kesehatan swasta dan pemerintah, perbedaan faham tentang kebutuhan medis, dan persaingan sehat industri farmasi. Isu lain yang diangkat adalah adanya kesenjangan besar antara rencana kebutuhan obat (RKO) dan realisasi transaksi obat, dan karakteristik industri farmasi yang ikut tender obat JKN.
Narasumber lain yang akan hadir dalam diskusi interaktif ini adalah Dra. Engko Sosialine Magdalene, Apt., M.Biomed (Direktur Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Kementerian), Drs. Emin Adhi Muhaemin, MSi (Direktur Pengembangan Sistem Katalog LKPP), Dr. Andi Afdal Abdullah, AAAK, MM (Kepala Grup Manajemen Pelayanan Kesehatan Rujukan, BPJS Kesehatan), dr. Kuntjoro Adi Purjanto, M.Kes (Ketua Umum Perhimpunan Rumah Sakit/Persi) dan dr. R. Koesmedi Priharto, Sp.OT, M.Kes (mewakili Ketua Asosiasi Dinas Kesehatan (Adinkes), juga merupakan Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta).
 
Materi Acara:

 
Media Coverage:

 

Categories: Events

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *