Tim Peneliti

Purwa K. Sucahya

Amila Megraini

Agus D. Setiawan

Nugroho Soeharno

Ery Setiawan

Detail Peneliti

Kategori:

Health Finance

 

Kerjasama:

 

 

Durasi:

Ringkasan Penelitian

Kajian Perhitungan Pembiayaan Program Tuberculosis (TB)

 

Indonesia saat ini berada di urutan kelima negara dengan beban tuberkulosis (TB) tertinggi di dunia. Hingga saat ini, pembiayaan TB di Indonesia secara umum masih sangat tergantung kontribusi donor internasional, termasuk Global Fund (GF) di mana peran donor dalam beberapa tahun ke depan akan berakhir. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana dengan kondisi pembiayaan program untuk area UKM? Dibutuhkan evidence based data sebagai bahan advokasi untuk mendapatkan besaran biaya satuan dan total biaya program TB yang ke arah UKM.

 

Desain studi melalui pendekatan kuantitatif (dengan metode survey potong lintang) dan kualitatif, dengan menggunakan perspektif pemerintah, yaitu perspektif program upaya kesehatan masyarakat (UKM) untuk TB. Lokasi studi terpilih adalah Jawa Barat (Kota Cirebon dan Kab Garut), Sulawesi Selatan (kota Pare-pare dan Kab Maros), dan Riau (Kota Pekanbaru dan Kab Siak).

 

Total cost dan unit cost untuk UKM program TB

Di setiap jenjang institusi, baik pada tingkatan layanan dan dinas, ada perbedaan proporsi prioritas anggaran dan kegiatan bila dipotret berdasarkan 17 aktivitas program TB. Di tingkat layanan primer (puskesmas), hanya ada 4 dari 17 kegiatan yang paling banyak mendapat prioritas pendanaan yaitu penemuan kasus, pemantauan & hasil pengobatan TB, pencegahan TB, dan monitoring & evaluasi program TB. Di layanan rujukan (rumah sakit), hanya ada 3 dari 17 kegiatan yang proporsi pendanaannya besar, yaitu pengobatan TB (33%), penemuan kasus TB (19%), dan pemantauan & hasil pengobatan TB (16%). Sedangkan di layanan penunjang, ada 4 dari 17 kegiatan yang mendapatkan proporsi pendanaan terbesar, yaitu temuan kasus TB (10%), penguatan layanan laboratorium TB (33%), manajemen logistik program TB (11%), dan pemantauan & hasil pengobatan TB (14%).

 

Analisis Kebutuhan Biaya Program

Kebutuhan anggaran upaya kesehatan masyarakat (UKM) untuk program TB akan terus meningkat dari tahun ke tahun. Di proyeksikan akan terjadi peningkatan biaya program TB dari Rp449,1 milyar (2014) menjadi Rp654,8 milyar di tahun 2020 (harga berlaku). Peningkatan anggaran ini dipicu oleh faktor inflasi harga dan kenaikan temuan kasus atau kinerja program, dengan komponen biaya terbesar untuk penyediaan obat TB.

 

Estimasi kebutuhan biaya program TB berdasarkan SPM

Selain menghitung besaran kebutuhan biaya tahun 2011 sampai 2013, dilakukan pula pembandingan kebutuhan dan ketersediaan biaya program TB hanya di tahun 2013 untuk mengetahui tingkat kesenjangan ketersediaan anggaran. Temuannya adalah ada 3 dari 6 kabupaten/kota yang secara alokasi anggaran saat ini (tahun dasar 2013) sudah mencukupi kebutuhan anggarannya, yaitu Siak, Pare-pare, dan Garut. Namun, pada beberapa komponen biaya perlu dilakukan realokasi biaya.

 

Analisis Keberlangsungan Pembiayaan Program

Hampir tiga per empat sumber pendanaan program TB berasal dari donor, terutama global fund (GF). Dana GF tidak hanya diberikan melalui kemenkes saja, tetapi juga melalui organisasi kemasyarakatan dan universitas, yang secara tidak langsung menunjang program TB. Melihat pola seperti ini, maka keberlangsungan program TB amat rentan karena tergantung donor. Atas dasar itu, dalam upaya exit strategy mulai terlihat komitmen pemerintah atas program TB yang semakin positif. Indikasi ini terlihat dari proporsi anggaran yang bersumber pemerintah semakin meningkat dari 11% (2009) menjadi 30% (2012). Komitmen tersebut rencananya akan terus ditingkatkan sampai dengan 50% di tahun 2016 (Kemenkes, 2012).

 

Komitmen berbagai pihak atas program TB

Komitmen daerah sangat tergantung dari pemahaman para pemangku kebijakan terkait, seperti kepala daerah, DPRD, dan Bappeda, terhadap program TB. Komitmen daerah juga tergantung ketersediaan alokasi dana APBD dan mempertimbangkan ketersediaan anggaran yang berasal dari pusat. Komitmen para pengambil kebijakan melalui ucapan seringkali bertolak belakang dengan realisasi anggarannya. Indikasi ini terlihat dari semakin meningkatnya anggaran pemda, tetapi justru anggaran untuk dinas kesehatan semakin menurun, seperti di kota Cirebon dan kota Pare-pare. Komitmen pihak Dinas Kesehatan terhadap anggaran TB juga ada yang belum menunjukan respon yang positif dimana anggaran TB terlihat menurun atau fluktuatif. Di sisi lain, masih banyak tantangan yang perlu diselesaikan dari sisi eksternal dan internal  baik dari sisi masyarakat, pemerintah maupun penyedia layanan kesehatan.

Research Team

Purwa K. Sucahya

Amila Megraini

Agus D. Setiawan

Nugroho Soeharno

Ery Setiawan

Research Detail

Category: 

Health Finance

 

Support:

 

 

Duration: 

Research Summary

Costing Tuberculosis (TB) Program

 

Currently, Indonesia is the fifth country in the world with highest burden of tuberculosis (TB).  Until now, the financing of TB in Indonesia in general is still very dependent to international donor’s contributions, including the Global Fund (GF), which role’s along with other donors will come to an end in the next few years. The rising question is how the TB program financing for Community Health Efforts (Upaya Kesehatan Masyarakat/UKM)? Data of unit and total cost of community health efforts related to TB program is needed for the evidence-based advocacy.

 

The study used a mixed design of quantitative approach (a cross-sectional survey method) and qualitative, using the government’s perspective, which was the perspective of Community Health Efforts for TB program. The sites selected for this study were West Java (Cirebon and Garut), South Sulawesi (Pare-pare and Maros ) and Riau (Siak and Pekanbaru).

 

Total Cost and Unit Cost for TB Program Community Health Efforts

At every level of the institution, both at the services providers and administrative offices, there were differences in the proportion of budget priorities and activities among 17 captured TB program activities. At the primary care level (health center), only 4 out of 17 activities were the most frequent receiver of funding priorities, namely the discovery of cases, monitoring and treatment outcomes of TB, TB prevention, and monitoring and evaluation of TB programs. In referral services (hospitals), there were only 3 out of 17 activities which have large proportion of funding, namely the treatment of tuberculosis (33%), the discovery of TB cases (19%), and monitoring & TB treatment outcomes (16%). While in the service support, there are 4 of 17 activities that got the largest proportion of funding, namely the discovery of TB cases (10%), strengthening TB laboratory services (33%), TB program logistics management (11%), and monitoring and TB treatment outcomes (14%).

 

Program Costs Needs Analysis

The budgetary needs of Community Health Efforts for TB programs will continue to increase from year to year. It was projected there will be an increase in the cost of the TB program from IDR 449,1 Billion (2014) to IDR 654,8 billion in 2020 (at current prices). This budget increase triggered by the inflation factor and rising prices findings of the case or the performance of the program, with the largest cost component for provision of TB drugs.

 

Estimated cost need for TB program based on minimum standard service (SPM)

In addition to calculating the amount of financial needs in 2011 through 2013, this study also also compared the needs and the availability of TB program financing in 2013 to determine the level of the budget gap.  It is found that there were 3 of 6 districts/cities that have sufficient budget allocation (2013), namely Siak, Pare-pare, and Garut. However, some cost components need reallocation of costs.

 

Analysis on the Financing Sustainability

Nearly three-quarters of the TB program funding sources from donors, particularly the global fund (GF). Its funding is not only provided through the Ministry of Health, but also through community organizations and universities, which indirectly support the TB program. Looking at this pattern, the sustainability of TB programs are especially vulnerable because it depends on donor. On that reason, in exit strategy  efforts, government’s commitment toward TB program seems more positive. The indication of this can be seen from the proportion government sourced budget increased from 11% (2009) to 30% (2012). The plan was to increase the commitment to 50% in 2016 (Ministry of Health, 2012).

 

The commitment of various stakeholders on the TB program

Local commitment depends on the understanding of relevant stakeholders, such as local head, DPRD (local senators), and Bappeda (local planning agency) toward TB program. It is also depends on the availability of local budget allocations and considers the availability of the budget coming from the national government. The said commitment of policy makers h is often contrary to the realization of the budget. This can be seen from the increasing government budget, but declining in health service budget, as in Cirebon and Pare-pare. Commitment of district health office toward TB program has not shown positive tendency, since the TB budget is often declining or fluctuating. On the other hand, there are still many internal and external  challenges that need to be resolved related to community, government and health care providers.