Tim Peneliti

Ascobat Gani

Kurnia Sari

Eka Pujiyanti

Hanifah Hasnur

Indira Chotimah

Detail Peneliti

Kategori:

Health Finance

Kerjasama:

Bappeda Provinsi Banten

Durasi:

November 2016 – Desember 2016

Ringkasan Penelitian

Penilaian Kualitas Belanja Daerah Urusan Kesehatan Banten

Pembiayaan kesehatan merupakan satu dari sembulan subsistem kesehatan nasional. Pembiayaan kesehatan dilakukan pada tingkat pusat maupun tingkat daerah berdasarkan asas desentralisasi. Di tingkat kabupaten/kota, pembiayaan kesehatan dapat berasal dari sumber pemerintah dan non pemerintah. Dana yang bersumber dari pemerintah juga dapat berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi serta kabupaten/kota. Setiap sumber pembiayaan dari pemerintah tersebut harus mengikuti kebijakan desentralisasi yang berlaku. Sementara untuk sumber dana non pemerintah dapat berasal dari belanja perusahaan swasta, lembaga donor, pengeluaran rumah tangga untuk kesehatan, dan lain sebagainya.

Dalam pelaksanaanya, pembiayaan kesehatan di tingkat provinsi ataupun kabupaten/kota mengalami berbagai masalah antara lain kecenderungan anggaran digunakan untuk belanja fisik, untuk pelayanan kuratif, penyerapan anggaran yang rendah dibandingkan yang direncanakan, dan sebagainya. Permasalahan tersebut dapat dilacak dan ditelusuri melalui pelaksanaan District Health Account (DHA) di tingkat kabupaten/kota dan Province Health Account di tingkat provinsi.

Permasalahan mengenai pembiayaan kesehatan di tingkat provinsi salah satunya dirasakan oleh pemerintah daerah Provinsi Banten. Menurut Profil Kesehatan Indonesia 2015, Banten berada diperingkat kelima provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu 11.955.243 penduduk. Dengan penduduk yang besar, Banten harus mempersiapkan diri menghadapi tantangan – tantangan di masa depan. Adapun tantangan – tantangan yang akan dihadapi antara lain bonus demografi 2024-2035 dimana penduduk pada usia angkatan kerja akan lebih besar dibandingkan dengan anak – anak dan lansia. Pada masa ini, orang yang bekerja akan banyak sehingga kita bisa saving dan berinvestasi. Penduduk usia kerja pada tahun 2025-2035 ini merupakan penduduk yang mungkin pada tahun ini masih dalam kandungan sehingga kita perlu mempersiapkan generasi pada tahun 2025-2035 akan mendapatkan penghasilan yang banyak atau hanya menjadi TKI/TKW di luar negeri. Hal ini bergantung pada kesehatan manusia itu sekarang sehingga kesehatan ibu dan anak menjadi penting sekarang. Jika kita tidak mempersiapkan dengan baik, tidak dapat dipungkiri bahwa angkatan kerja dari luar negerilah yang akan bekerja di Indonesia khususnya di Provinsi Banten.

Berdasarkan latar belakang diatas, diperlukan penelitian untuk mengetahui apakah pembiayaan kesehatan Provinsi Banten selama ini konsisten dengan kebijakan pembiayaan kesehatan UU No.36 tahun 2009, Perpres No. 72 tahun 2012, UU 40 tahun 2004, dan Permendagri 59 tahun 2007. Kemudian apakah alokasi 10% APBD untuk urusan kesehatan di Provinsi Banten ini cukup dengan jumlah penduduk di provinsi Banten termasuk dana DAK non fisik untuk UKM. Selanjutnya, apakah JKN dapat mengurangi beban belanja kesehatan untuk rumah tangga dan dapat membantu mengurangi besaran out of pocket payment. Selain itu, kita juga perlu meneliti apakah dana urusan kesehatan efektif berdasarkan kinerja. Dalam penelitian ini akan dilihat pula bahwa jumlah SDM Kesehatan yang ada dapat menyelesaikan masalah kesehatan dengan sejumlah dana yang sudah disediakan serta jumlah anggaran kesehatan untuk tata kelola penguatan sistem kesehatan.

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis capaian indikator kesehatan dengan pola penggunaan anggaran urusan kesehatan sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembuatan RPJMD dan renstra Provinsi Banten.

Kajian ini merupakan kajian deskriptif yang menggambarkan situasi pembiayaan kesehatan di Provinsi Banten. Kegiatan ini dilaksanakan dalam tiga tahap yaitu tahap analisis situasi kesehatan, Health Account, dan Focus Group Discussion (FGD). Analisis situasi dilaksanakan untuk memotret kondisi kesehatan di Provinsi Banten dengan menggunakan data demografi, data status kesehatan, data kinerja program kesehatan dan data sistem kesehatan. Kemudian dilakukan Health Account pada data realisasi belanja kesehatan bersumber pemerintah di tingkat provinsi menggunakan instrumen Province Health Account dan tingkat Kabupaten/Kota menggunakan instrumen District Health Account. Setelah itu, dilakukan FGD dengan Dinas Kesehatan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Rumah Sakit pemerintah yang bertujuan untuk menggali potensi dan masalah terkait penatalaksanaan program kesehatan di Provinsi Banten.

Kajian ini dilakukan pada 4 Kabupaten/ Kota sampel yang terdiri dari 2 Kabupaten (Pandeglang dan Tangerang), 2 Kota (Tangerang dan Cilegon), dan 1 Provinsi yang berlokasi di Provinsi Banten.  Kajian ini dilakukan atas kerjasama antara Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan (PKEKK) UI dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Banten selama tiga bulan dari bulan Oktober-Desember 2016.

Dokumen