Tim Peneliti

Mahlil Ruby

Eka Pujiyanti

Dinda Srikandi

Detail Peneliti

Kategori:

Health Insurance

 

Kerjasama:

BPJS Kesehatan

 

Durasi:

Ringkasan Penelitian

Kajian Model Pengumpulan Iuran Program JKN Pada Kelompok Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU)

 

Sulitnya mengumpulkan iuran yang berkesinambungan pada kelompok PBPU dan BP telah mendapat perhatian dari regulasi.  Peraturan Presiden No 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan pasal 17A ayat (5) mengamanatkan kepada BPJS Kesehatan untuk melakukan pengembangan mekanisme penarikan iuran yang efektif dan efisien pada peserta PBPU. Untuk itu, diperlukan suatu kajian yang dapat menjawab beberapa pertanyaan penting, seperti faktor-faktor apa saja yang menyebabkan peserta PBPU menunggak? Bagaimana kendala/hambatan dari upaya pengumpulan iuran saat ini? alternatif-alternatif pengumpulan iuran apa saja yang diinginkan disukai dan dipercayai peserta PBPU agar dapat berkesinambungan membayar iuran dan bagaimana model pembayaran iuran PBPU yang dapat disesuaikan dengan karakteristik pekerjaan dan penghasilan  peserta PBPU? Tujuan umum dari kajian ini adalah mendapatkan model pengumpulan iuran yang efektif dan efisien pada kelompok peserta PBPU. Hasil kajian ini pada akhirnya diharapkan dapat dijadikan dasar bagi BPJS Kesehatan dalam merumuskan kebijakan tentang pengumpulan iuran yang efektif dan berkesinambungan pada kelompok peserta pekerja bukan penerima upah.

Kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dilakukan.  Kajian kuantitatif dilakukan dengan menggunakan cross sectional study melalui survey, sementara kajian kualitatif dilakukan melalui diskusi kelompok terarah (focus group discussion/FGD). Kajian dilakukan pada bulan Juli – September 2015 di 10 provinsi terpilih. Populasi dari kajian ini adalah seluruh peserta PBPU BPJS Kesehatan yang telah  menunggak iuran BPJS Kesehatan dengan besar sampel 4.400 responden. Sedangkan peserta FGD dipilih dari responden survey yang dinilai memahami dan mampu berpartisipasi aktif dan dapat mengartikulasikan dengan baik isu-isu JKN dan penunggakan iuran. Propinsi terpilih adalah Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Bali serta Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya tiap provinsi dipilih 2 kota/kabupaten mewakili wilayah urban dan rural.

Dari total responden, terdapat 86% responden menunggak 2-6 bulan dan 14% menunggak lebih 6 bulan. Hasil kajian ini menunjukkan faktor keadaan sehat atau sakit peserta ketika mendaftar ke BPJS Kesehatan, kelas perawatan yang diambil, kelompok umur, tingkat pendidikan yang ditamatkan, dan wilayah tempat tinggal (pedesaan/perkotaan) peserta PBPU memiliki hubungan atau perbedaan bermakna (p < 0,05) terhadap  kepatuhan membayar atau lama penunggakan iuran jaminan Kesehatan.

Faktor-faktor  akses ke saluran pembayaran iuran yang dapat menjadi faktor responden menunggak iuran JKN.  Faktor-faktor tersebut adalah waktu tempuh dan biaya transportasi ke saluran pembayaran, faktor saluran pembayaran yang digunakan selama ini, penanggung iuran dlaam rumah tangga, kepemilikan rekening, pengetahuan mengenai tanggal jatuh tempo dan pengetahuan akan sanksi keterlambatan pembayaran iuran mempengaruhi tingkat penunggakan pembayaran iuran peserta PBPU. Penghasilan responden juga berhubungan dengan penunggakan iuran.

Dalam kajian ini terungkap bahwa alasan utama responden tidak membayar. penghasilan yang tidak menentu (23,6%), malas mengantri (15,8%), alasan lainnya 16,5% (ATM sering offline, proses (loading waktu) yang lama ketika membayar, sudah bayar tetapi tercatat belum bayar sehingga tidak dapat memperoleh pelayanan kesehatan, lupa (12,8%), kecewa dengan pelayanan BPJS Kesehatan atau fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan (6,8%). Alternatif cara bayar yang diakui responden sebagai cara pembayaran yang dapat dipercayai, antara lain: melalui loket pembayaran listrik/air/telpon, kantor pos, minimarket dan aparat desa, sehingga mekanisme pembayaran iuran melalui Payment Point Online Banking (PPOB) perlu dikembangkan.

Dokumen