Tim Peneliti

Hasbullah Thabrany

Iis Sinsin

Gemala Chairunnisa Puteri

Ery Setiawan

Detail Peneliti

Kategori:

Health Insurance

Kerjasama:

BPJS Kesehatan

Durasi:

4 – 30 November 2015

Ringkasan Penelitian

Kajian Pembelanjaan Biaya Kesehatan Badan Usaha Anggota APINDO dan Non APINDO sebagai Peserta BPJS Kesehatan dengan Lebih dari Satu Penjamin

Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 menjelaskan mengenai JKN mengharuskan pemberi kerja BUMN, usaha besar, usaha kecil, dan usaha menengah, telah mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Kesehatan pada 1 Januari 2015. Sementara, banyaknya pemberi kerja yang telah memiliki jaminan pelayanan kesehatan sendiri, baik dengan mengelola sendiri dengan bekerjasama dengan health care provider, maupun dengan metode reimbursement. Oleh karenanya yang terjadi saat ini, terdapat pemberi kerja yang selain telah mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Kesehatan, juga tetap memiliki jaminan pelayanan kesehatan sendiri atau menjadi peserta pada asuransi komersial. Berdasarkan hal tersebut, muncul isu yang diindikasikan berasal dari asosiasi dari para pengusaha mengenai double health care expenditures. Artinya, ada dua atau lebih penanggung (payer) yang menanggung orang yang sama untuk manfaat (benefit) asuransi kesehatan yang sama.

Kajian ini bertujuan untuk membuktikan kebenaran isu double health care expenditures. Juga membandingkan tentang benefit yang didapat dari penjamin pelayanan kesehatan dan menganalisis apakah terjadi double health care expenditures atau penambahan manfaat (top up). Selain itu, ingin mendapatkan alasan mengapa badan usaha masih mempertahankan kebijakan untuk mendaftarkan karyawannya ke penjamin pelayanan kesehatan selain BPJS Kesehatan. Sebelum melakukan kajian ini, tim peneliti melalukan koordinasi dengan BPJS Kesehatan mengenai kerangka sampling dan melatih tim pengumpul data.

Disain penelitian ini adalah survei yang direncanakan terhadap 60 badan usaha yang terdiri dari 30 APINDO dan 30 Non APINDO. Diberlakukan seleksi untuk menjadi sampel dengan kriteria inklusi, yaitu (1) jumlah total karyawan perusahaan lebih dari 1000 orang, baik yang berstatus karyawan tetap, karyawan kontrak, atau jenis status kepegawaian lain; (2) terdaftar dalam kepesertaan BPJS; (3) Memiliki dua skema asuransi untuk jaminan kesehatan karyawannya; dan (4) Ada di wilayah Jabodetabek.

Selama dua minggu masa pengumpulan data di akhir November sampai awal Desember 2015, terdapat kesulitan mendapatkan kesediaan badan usaha untuk diwawancara. Sehingga secara total, penelitian ini telah menghubungi badan usaha sejumlah 109 dari yang direncanakan sejumlah 70 badan usaha. Respon rate yang rendah dikarenakan berbagai alasan tolakan, seperti badan usaha sedang sibuk di akhir tahun dan data bersifat rahasia. Sampel yang berhasil dikumpulkan adalah 29 badan usaha. Dari jumlah tersebut, 10 badan usaha memberikan data yang relatif lengkap.

Analisis dengan menggunakan Microsoft Excel menunjukkan sebanyak 2 badan usaha yang hanya JKN, dan 27 badan usaha JKN plus. Skema jaminan pada 29 badan usaha sangat bervariasi.

Dokumen