Tim Peneliti

Hasbullah Thabrany

Ary Dwiaji

Muhammad Syarifuddin

Detail Peneliti

Kategori:

Health Policy

 

Kerjasama:

International Pharmaceutical Manufacturers Group (IPMG)

 

Durasi:

November 2015 – Desember 2015

Ringkasan Penelitian

Evaluasi Kinerja e-Catalogue dalam Pengadaan Obat

 

Lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa (LKPP) dibentuk berdasarkan peraturan presiden (Perpres)  No 106Tahun 2007 yang disempurnakan dengan Perpres No 157 Tahun 2014. Dalam pasal 3 Perpres No 157 Tahun 2014 disebutkan bahwa LKPP menyelenggarakan fungsi penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan dan standar prosedur di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah termasuk pengadaan bahan usaha dalam rangka kerja sama pemerintah dengan badan usaha. LKPP juga menyelenggarakan fungsi pembinaan dan pengembangan sistem informasi serta pengawasan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik. Berdasarkan hal itu maka pengadaaan obat untuk program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menggunakan e-catalogue.

Kementerian kesehatan mengeluarkan surat edaran No. 167 Tahun 2014  tentang Pengadaan Obat Melalui e-catalogue.Surat edaran ini bertujaun untuk menjamin ketersediaan dan pemerataan obat yang aman, bermutu dan berhasiat untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan. Sehingga perlu dilakukan pengadaan obat secara transparan, efektif, efisien dan hasilnya dapat dipertanggung jawabkan(2). Formularium nasional (Fornas) berisi tentang daftar obat terpilih dan harus tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan sebagai acuan dalam pelaksanaan JKN. Apabila obat yang dibutuhkan tidak tercantum dalam fornas maka dapat digunakan obat lain secara terbatas berdasarkan persetujuan komite medik dan kepala/direktur rumah sakit setempat(3). Diharapkan Fornas dapat dijadikan acuan dalam menyediakan obat di fasilitas layanan kesehatan tanpa menutup kemungkinan tambahan obat diluar Fornas.

Namun kenyataanya masih sering dijumpai pasien harus menebus obat sendiri karena berbagai alasan. Mulai dari kekosongan obat di pabrik, obat tidak tercantum dalam Fornas, obat tidak termasuk dalam paket pengobatan dan masih banyak lagi alasan yang disampaikan oleh pihak rumah sakit. Akibatnya pasien harus mengeluarkan biaya tambahan untuk mendapatkan obat sesuai dengan dosis dan lama terapi yang dianjurkan. Padahal dalam konsep INA-CBG’s obat sudah termasuk ke dalam tarif yang ditetapkan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jawaban dari isu transparansi dan keadilan yang ada dibalik e-catalogue seperti lamanya waktu proses listing, banyaknya harga paket, permasalahan dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta adanya perbedaan harga antara e-catalogue dengan harga saat lelang dan negosiasi.  Penelitian ini dilakukan di Jakarta dan akan dilaksanakan pada bulan oktober-november 2015.

Dokumen