17 May

The 1st South East Asia Public Health Nutrition (SEAPHN) Conference 14-17th May 2017 in Kuala Lumpur, Malaysia.

Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan (PKEKK) Universitas Indonesia kali ini menghadiri The 1st South East Asia Public Health Nutrition (SEAPHN) Conference yang bekerja sama dengan Nutrition Society of Malaysia sebagai bagian dari Konferensi Ilmiah Nasional-nya yang ke-32. Kegiatan ini diselenggarakan pada tanggal 14 – 17 Mei 2017 di Hotel Istana, Kuala Lumpur. Konferensi kali ini mengambil tema ‘Together in Advancing Public Health Nutrition’ yang bertujuan untuk menyatukan keberagaman para stakeholder untuk saling berbagi dan berdiskusi tentang pengetahuan ilmiah, pengalaman, kebijakan intervensi efektif, strategi, program penelitian, dan peraturan terkini untuk mempromosikan dan mempertahankan gizi kesehatan masyarakat di wilayah Asia Tenggara.
Lebih dari 44 pembicara yang merupakan pakar gizi-kesehatan dunia serta 480 peserta yang terdiri dari ahli kesehatan masyarakat, ahli gizi, dietisien, ahli pangan, penentu kebijakan dari pemerintah, akademisi, pusat penelitian, organisasi profesi dan juga industri makanan yang berasal dari 14 negara di Asia Pasifik menghadiri konferensi yang terdiri dari 12 simposium, oral dan poster presentasi serta penghargaan bagi periset muda ini.
Adapun isu yang dibahas dalam konferensi ini antara lain: update kondisi gizi dan kesehatan di berbagai negara di Asia Tengara, Gizi Manusia dalam Seluruh Daur Kehidupannya (Ibu, Bayi dan Balita, anak usia sekolah), obesitas dan penyakit tidak menular lainya, kebijakan gizi kesehatan masyarakat, Pengalaman dalam mengimplementasikan National Plan of Action (NPAN) di tiap negara Asia Tenggara beserta kisah sukses dan tantangannya, metode terbaru dalam penilaian asupan makan dan database komposisi makanan, defisiensi gizi mikro, aktivitas fisik dalam mempromosikan kesehatan yang optimal, serta peran komposisi dan makanan fungsional dalam promosi kesehatan.
Dalam konferensi kali ini, diperoleh informasi bahwa seluruh negara Asia Tengara mengalami isu kesehatan yang sama, yakni double burden of nutrition, dimana gizi kurang, meskipun cenderung menurun prevalensinya, masih memerlukan perhatian, namun di sisi lain, gizi lebih dan penyakit tidak menukar yang berkaitan dengannya semakin meningkat dan menurunkan produktifikas penduduk. Oleh karenanya, berbagai strategi dilakukan oleh tiap negara sesuai dengan karakteristik penduduknya dan dalam kesempatan kali ini, setiap negara berbagi pengalaman kesuksesan dan pembelajaran yang dapat diraih, baik untuk negaranya, maupun negara lain di masa yang akan datang.

13 Apr

Workshop “Harga Rokok Murah, Memiskinkan Rakyat”

Center for Health Economics and Policy Studies (CHEPS) Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia menyelengarakan kegiatan workshop dengan tema “Harga Rokok Murah, Memiskinkan Rakyat” yang dilaksanakan sebagai salah satu kesempatan untuk mendiseminasikan informasi terkini terkait dengan reformasi cukai dan harga rokok yang ideal agar dapat memberikan efek “Win-Win Solution” bagi rakyat, pemerintah, dan industri rokok sebab harga rokok yang terlalu murahpun, menjadi beban, tidak hanya bagi ekonomi rakyat Indonesia, namun juga pemerintah. Acara yang diadakan pada hari Kamis, 13 April 2017 di Hotel Aston Rasuna, Jakarta ini dihadiri sekitar 50 orang peserta nasional dan internasional yang terdiri dari para akademisi (pusat kajian, pengajar dan mahasiswa), organisasi pro-pengendalian tembakau, industri rokok dan beberapa media nasional. Kegiatan ini menghadirkan Prof Frank J. Chaloupka, seorang Professor di bidang Ekonomi dan Direktur Badan Penelitian dan Kebijakan Kesehatan, University of Illinois di Chicago (UIC) yang menyampaikan Dampak Tembakau terhadap Ekonomi dan Kemiskinan dalam sudut pandang Global dan Pengalaman Global terkait Implementasi Pajak Rokok dengan Jumlah Konsumsi Rokok. Di samping itu, Prof. Budi Hidayat, SKM, MPPM, PhD sebagai ketua CHEPS juga hadir untuk memaparkan Situasi Terkini Ekonomi Tembakau dan Implikasinya di Indonesia. Beliau juga menyampaikan upaya yang dilakukan untuk memperoleh perhitungan harga rokok yang ideal, yakni harga yang tidak membahayakan bagi kemiskinan, tidak menyebabkan terjadinya inflasi, namun dapat memicu penurunan konsumsi rokok sekaligus meningkatkan pendapatan pemerintah yang nantinya akan dikembalikan untuk pembiayaan jaminan kesehatan.

Hasil dari kajian ini menambah konsideran kepada pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan untuk menentukan harga dan cukai rokok dan dampaknya terhadap kemiskinan.

Beberapa point penting yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

  • Konsumsi rokok masih sangat tinggi di negara lower-middle income dibandingkan dengan negara maju. Saat ini Indonesia berada pada posisi ketiga sebagai negara dengan konsumsi rokok tertinggi, setelah China dan India. Hal ini tentu menjadi beban tersendiri bagi ekonomi negara tersebut. Disebutkan pula bahwa 80% perokok berada di negara lower-middle income.
  • Tidak hanya masalah kesehatan yang menyebabkan beban ekonomi dari rokok, namun juga hilangnya produktivitas, menurunkan penghasilan dan biaya layanan kesehatan.
  • Fakta konsumsi rokok dan kemiskinan:
    • Semakin kecil penghasilan penduduk, semakin tinggi jumlah perokok
    • Kematian dini semakin tinggi pada populasi dengan pendapatan rendah dan menengah, hal ini berkaitan dengan health inequity.
    • Pengeluaran untuk rokok setara dengan konsumsi sebesar 1.400 kkal untuk pria.
    • Perokok di negara berkembang lebih mengutamakan konsumsi rokok dibandingkan dengan makanan bergizi dan kebutuhan rumah tangga yang seperti siklus memicu masalah dalam kesehatan dan kemiskinan.
    • Di beberapa negara maju, peningkatan cukai dan harga rokok menyebabkan penurunan konsumsi rokok secara signifikan, salah satunya Meksiko, US, Chili, dan Brazil. 2% peningkatan cukai berpotensi menurunkan hingga 10% jumlah perokok. Di Chili, kebijakan ini sangat sensitif untuk mengurangi jumlah perokok di usia muda.
    • Di Bangladesh, daya jangkau masyarakat terhadap rokok semakin tinggi tiap tahunnya dan menyebabkan peningkatan jumlah perokok tiap tahunnya. Hal ini juga terjadi di Indonesia.
    • Cost-effectiveness dari peningkatan cukai rokok lebih baik dari intervensi lain seperti pelarangan iklan rokok, edukasi, dll
    • Selama ini, regulasi yang mengatur harga rokok di Indonesia menjadi surga bagi produsen dan konsumen (dengan harganya yang murah), namun, neraka menjadi non-perokok, generasi emas penerus bangsa, rumah tangga, dan pemerintah yang menjamin biaya kesehatan untuk menanggung penyakit akibat rokok.
    • Data Susenas 2015, 21.62% penduduk merokok dan mengalahkan kebutuhan rumah tangga, mengingat pengeluaran untuk rokok menduduki peringkat 2 setelah pengeluaran untuk beras.
    • Harga ideal yang dimaksud adalah yang tidak membahayakan bagi kemiskinan dan inflasi. Untuk itu, dibutuhkan parameter kunci:
      • Elastisitas harga rokok terhadap konsumsi terhadap partisipasi merokok dan kuantitas yang dihisap
      • Elastisitas cukai rokok terhadap produksi rokok (idealnya dihitung per layer sesuai dengan 12 layer yang ada di Indonesia)
      • Elastisitas tariff cukai terhada harga di pasaran à Dibutuhkan riset yang panjang untuk memperoleh data ini)
    • Sayangnya, elastisitas harga rokok sangat (tinggi) yang menyebabkan penurunan konsumsi rokok tidak akan sebesar peningkatan harganya.
    • Pencarian harga ideal:
      • Estimasi fungsi permintaan (deman terhadap rokok)
      • Estimasi harga rokok terhadap kemiskinan
      • Simulasi harus dilakukan dengan mempertimbangkan prevalensi, pendapatan dan angka kemiskinan
    • Hasil yang didapat dari analisis sementara berdasarkan Susenas 2015, jika terdapat 10% peningkatan harga rokok, akan ada penurunan permintaan rokok sebesar 5.2%.
    • Pada tahun 2015, sebanyak 11.22% penduduk Indonesia tergolong penduduk miskin. Berdasarkan analisis sementara, peningkatan 25-100% harga rokok justru meningkatkan angka kemiskinan, namun pada level 113%, angka kemiskinan mulai menurun.
    • Kurva Laffer dibutuhkan untuk menghitung efek kenaikan cukai terhadap penerimaan pemerintah dan industri, dengan itu, akan diperoleh nilai ideal harga rokok yang optimal memberikan revenue bagi pemerintah dan menguntungkan industry dengan efek penurunan konsumsi rokok terbesar untuk memperoleh Win-Win Solution.
    • Selama periode 2010-2016, Indonesia hanya mengalami peningkatan cukai sebesar 43% terhadap harga eceran. Dan penerapan cukai ini tidak pernah menembus batas maksimal cukai yang diatur UU, yakni 57%. Mengapa pemerintah tidak mau mengeset harga tinggi? Dikatakan bahwa hal ini dapat menyebabkan kenaikan inflasi, pada kenyataannya, hal ini tidak berhubungan. Tidak ada hubungan antara harga rokok dan inflasi umum.

 

Materi dapat diunduh pada link berikut :

Tobacco & Poverty

Research Brief Harga Rokok

 

Media Coverage :

http://m.metrotvnews.com/ekonomi/mikro/MkMj3PwK-kenaikan-rokok-diusulkan-270

http://www.netralnews.com/news/nasional/read/68775/hasil.penelitian.pkekk.ui..kenaikan.harga.rokok.150.270.persen

http://m.wartaekonomi.co.id/berita137744/wah-kenaikan-harga-rokok-diusulkan-hingga-270-persen.html

http://surabaya.bisnis.com/read/20170413/8/95418/kenaikan-harga-rokok-yang-ideal-berkisar-150-270

http://www.dailymail.co.id/kenaikan-rokok-diusulkan-270

 

10 Apr

Diseminasi Hasil Penelitian Efektivitas Biaya Dialisis Di Indonesia: Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis (CAPD) & Hemodialysis (HD) Cost Effectiveness

Center for Health Economics and Policy Studies menyelengarakan kegiatan diseminasi penelitian Hasil Studi Efektivitas Pengobatan Gagal Ginjal Mendukung Pengembangan Terapi Cuci Darah Via Perut (PD) Sebagai Pilihan Pertama Sebelum Hemodialisa (HD). Kegiatan ini dilaksanakan 8 April 2017 di Manhattan Hotel, Jakarta. Dihadiri oleh sekitar 70 peserta dari berbagai pemangku kepentingan baik dari kalangan kementerian kesehatan, Badan  Penyelenggara Jaminan Sosial  (BPJS), Perhimpunan Nefrologi Indonesia (Pernefri) berbagai kota, Asosiasi Rumah Sakit, Manajemen Rumah Sakit dan Pasien Gagal Ginjal itu sendiri. Acara ini tidak hanya bertujuan untuk mendiseminasikan studi akademik mengenai efektifits CAPD namun untuk membangun kerjasama dengan stakeholder terkait dan mendukung pemerintah menetapkan kebijakan penanganan gagal ginjal stadium akhir dan beban Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Acara diawali dengan keynote speech dr H zamhir Setiawan M.epid (Kepala Sub-Direktorat Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah, Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM), Kementerian Kesehatan RI menggantikan Dirjen PTM yang menyampaikan mengenai perlunya pencegahan penyakit ginjal sedari dini melalui gaya hidup sehat yakni dengan makan sehat dan seimbang, kontrol gula dan tekanan darah serta aktivitas fisik secara teratur dan sesuai instruksi presiden yang sejalan dengan jargon CERDIK Kemenkes RI

Sesi panel I diskusi dimoderatori langsung oleh Ketua Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan FKM Universitas Indonesia Prof. Budi Hidayat, SKM ,MPPM, PhD serta narasumber sebagai berikut:

  1. Darmeizar, SpPD-KGH (Ketua Perhimpunan Nefrologi Indonesia)
  2. Afiatin, SpPD-KGH (Ketua Indonesia Renal Registry)
  3. Atma SpPO (Instalasi HD-CAPD RSUD Syaiful Anwar Malang)
  4. Sigit Priohutomo, MPH (Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional)
  5. drg Armansyah (Pusat Pembiayaan Jaminan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI)

Sesi panel 2 membahas substansi dari hasil studi yaitu Efektivitas Ekonomi Pengobatan Gagal Ginjal Kronis di Indonesia dan Hasil Anlisis Harga Studi CHEPS UI oleh Prof. dr. Hasbullah Thabrany, MPH, Dr. PH dan Evaluasi Ekonomi Berbasis Model oleh Septiara Putri, SKM, MPH

Beberapa point penting dari diskusi ini antara lain

  • Epidemiologi penyakit gagal ginjal semakin meningkat di Indonesia dan menjadi masalah tersendiri karena memerlukan biaya yang cukup tinggi.
  • Dari seluruh pasien dialisis, 97% pasien mennjalani HD, hanya 3% yang CAPD di Indonesia, hanya beberapa negara yang menjalani CAPD dalam jumlah besar, seperti Meksiko (60%) dan Hongkong (80%). Namun, di Indonesia, dari Aceh hingga Papua sudah ada yang bisa melaksanakan CAPD.
  • Masalah yang dihadapi antara lain jumlah pasien selalu melonjak tiap tahunnya, pasien PGTA umumnya selalu didampingi dengan komorbiditas, jumlah CAPD masih rendah, dan tenaga kesehatan yang ahli juga masih terbatas.
  • Diperlukan tatalaksana evaluasi PGK yang tepat sehingga waktu penentuan rujukan dapat diperhitungkan.
  • Survival rate sangat tinggi (sekitar 50% untuk 5 tahun) menggunakan HD, sehingga saat ini dibutuhkan perbaikan dalam tataksana, seperti CAPD yang tidak membutuhkan gedung, dll. Namun, di sisi lain, untuk menjalani CAPD, diperlukan cairan khusus yang tidak dicover oleh JKN sehingga pasien harus meng-combine HD dan CAPD dan harus bolak-balik kontrol sehingga angka mortalitas pada tahap ini sangat tinggi.
  • Masalah berikutnya adalah belum adanya biaya yang mengcover alat dan bahan untuk pelaksanaan CAPD. Oleh karena itu, pengelolaan pasien GK dalam JKN perlu ditinjau kembali.
  • Gagal Ginjal Kronik merupakan beban terbesar kedua JKN, sebab besarnya jumlah pasien, minimnya peralatan dan terbatasnya akses pasien terhadap modalitasnya (pilihan dialisis).
  • Pembiayaan Dialisis (Cuci Darah) pada pasien gagal ginjal 80% dari Jaminan Kesehatan Nasional. Penyakit gagal ginjal ini kedepan akan semakin meningkat dan mengkhawatirkan beban pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional.
  • Hal inipun belum termasuk perhitungan transportasi pasien dan dana yang dikeluarkan oleh pendamping menuju RS. Oleh karena itu, CAPD dirasa mampu memberikan efek mengurangi beban baik negara maupun pasien, dengan produktifitas yang tetap terjaga dan dana transportasi yang tidak perlu dikeluarkan sebab CAPD dapat dilakukan dii rumah atau di kantor.
  • Tujuan studi ini adalah untuk menganalisa efektivitas biaya dan pengobatan metode cuci darah/hemodialysis (HD) dan cuci darah lewat perut (PD)
  • Studi ini adalah evaluasi ekonomi, bukan efektivitas prosedur sebab sudah banyak dilakukan oleh rekan sejawat yang lain. Besaran biaya sebenarnya diperhitungkan disini, digali dari berbagai fasilitas kesehatan. Dalam studi ini, perspektif sosial juga diperhitungkan sebab di daerah pun banyak terjadi kaus gagal ginjal, bagaimana agar mereka bisa terjangkau, ongkos transport mereka juga dipertimbangkan.
  • Komponen analisis yang dihitung: biaya langsung dan tidak langsung,kualitas hidup pasien, dan jumlah biaya yang dibutuhkan untuk satu tahun hidup berkualitas yang disesuaikan/quality adjusted life years (Incremental Cost)
  • Analisis dari segi biaya dan efektifitas intervensi dihitung dengan menggunakan markov model.
  • Hasil penelitian: untuk HD memang biaya medikasi lebih rendah dibandingkan dengan CAPD, namun biaya langsung non medis (penginapan, konsumsi) dan biaya tidak langsung seperti hilangnya penghasilan baik dari pasien itu sendiri maupun pendamping untuk pasien HD lebih besar. Dilihat dari biaya satuan per tahun, PD memang memiliki biaya langsung lebih mahal. Selain itu, secara biaya total, per tahun, PD memiliki biaya 15 juta lebih mahal dibandingkan dengan HD. Namun, dengan perhitungan ICER menggunakan penyesuaikan kualitas hidup, didapat potensi penghematan biaya sebesar Rp 48.850.332 dalam 5 tahun.
  • Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan evidence based yang mampu menjadi rekomendasi tindak lanjut dari segi regulasi.
  • Hasil yang disajikan dalam penelitian ini sejalan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, namun jika dikatakan bahwa hasilnya tidak berbeda jauh dengan penelitian sebelumnya, ini karena kita belum melakukan analisis lebih dalam dengan metode Budget Impact Analysis, dan lain sebagainya yang diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang lebih signifikan.

 

Materi dapat diunduh pada link berikut 

DharmeizarCHEPS 2017 – Epidemiologi PGTA

Hasbullah Thabrany_CAPD HD Diseminasi 

Septiara Putri_disemination PD_2017

Sigit Priohutomo_ Prioritas Manfaat JKN

Afiatin_presentasi CHEP JAKARTA

Armansyah_8April-17 CHEPs-Tarif INA-CBG CAPD-

Atma Gunawan_CAPD praktek terkini dan hambatan

02 Mar

International Seminar “Current Update of Primary Care Development : Lesson Learned Across Countries”

BPJS Kesehatan bekerjasama dengan Joint Learning Nertwork (JLN) melaksanakan International Seminar “Current Update of Primary Care Development : Lesson Learned Across Countries” yang dilaksanakan pada tanggal 2 Maret 2017 di Easparc Hotel, Yogyakarta. Acara ini dihadiri sebanyak 100 peserta, dimana 40 peserta merupakan Policy Maker of Private Sector Engagement  (PSE), peserta Health Benefit Policy (HBP) workshop dan perwakilan JLN Facilitator (Ghana, Indonesia, India, Kenya, Malaysia, Mali, Mongolia, Morocco dan Vietnam), 5 orang dari JLN country grup Indonesia, 40 orang CEO dan kantor cabang BPJS Kesehatan dan 15 orang perwakilan Universitas, organisasi profesi dan para pemangku kepentingan pelaksanaan JKN. Acara ini dibuka oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan Prof. Dr. dr. Fachmi Idris, M.Kes. dan Ketua JLN Indonesia Prof. dr. Ali Ghufron Mukti M.Sc, Ph.D. Pembukaan acara ditandai dengan penandatanganan MOU antara BPJS Kesehatan dan Joint Learning Network (JLN) Indonesia.

Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk membangun hubungan yg harmonis antara Indonesia dan beberapa negara untuk dapat berbagi informasi dan pengalaman dalam implementasi Universal Health Coverage (UHC) khususnya optimalisasi pelayanan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama. Sesi panel dimoderatori oleh Ibu Atikah Adyas, dengan narasumber :

  1. R. Maya Amiarny Rusady (Direktur Pelayanan BPJS Kesehatan)
  2. Prof. dr. Ali Ghufron Mukti M.Sc, Ph.D (Ketua JLN Indonesia)
  3. Prof. dr. Hasbullah Thabrany, MPH, Dr.PH (FKM UI)
  4. Koku Awoonor Bso Brmpah (Ghana)
  5. Tham Chi Dung Nguyen Khanh Phuong (MOH of Vietnam)

Isu penting yang disampaikan oleh para narasumber antara lain:

  • Tantangan yang dihadapi BPJS Kesehatan dlm pelaksanaan JKN terkait pengumpulan iuran, dimana sektor informal merupakan pengguna terbanyak dan juga penunggak terbanyak. Terjadi adverse selection dimana peserta mendaftar ketika sakit dan menunggak setelah sehat.
  • Tahun 2016, tercatat customer satisfaction index sebesar 78,6% dan provider satisfaction index sebesar 71% terhadap pelayanan JKN.
  • Pelaksanaan metode kapitasi berbasis kompetensi merupakan suatu upaya kendali mutu dan kendali biaya.
  • Tenaga kesehatan merupakan kunci suksesnya implementasi JKN, namun belum ada pemerataan SDM kesehatan di Indonesia.
  • Pelaksanaan Dokter Layanan Primer adalah untuk peningkatan angka cakupan kesehatan
  • Pembayaran kapitasi hanya digunakan utk private klinik bukan public klinik
  • Puskesmas merupakan fasilitas kesehatan yang utilisasi terrendah namun angka rujukan yg tertinggi
  • Dalam 3 tahun terakhir kapitasi tidak ada perubahan tarif sementara inflasi terus naik di angka 14,7%. Hal ini dpt membunuh private clinic secara perlahan
  • Ghana dlm pelaksanaannya berusaha menarik private clinic dpt melaksanakan pelayanan kesehatan di rural area
  • Vietnam menghadapi tantangan yangg besar dalam distribusi pengeluaran biaya kesehatan, di mana untuk sektor primary care hanya 20%
01 Mar

Penguatan Jaminan Sosial Dalam Memenuhi Kebutuhan Hidup Layak

Telah dilaksanakan Diskusi Publik Nasional dengan tema “Penguatan Jaminan Sosial Dalam Memenuhi Kebutuhan Hidup Layak” di Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat, tanggal 1 Maret 2017. Penelitian ini bertujuan untuk:

  1.  Melakukan analisa pembanding varian upah pada BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan dalam upaya mencari solusi penguatan SJSN melalui standardisasi upah.
  2. Mengkaji penguatan Jaminan Sosial Indonesia dalam hubungan dengan sistem pengupahan untuk kehidupan yang manusiawi dan kemandirian Bangsa Indonesia.
  3. Rekomendasi kebijakan untuk mewujudkan Sistem Jamsos Nasional yang berkeadilan dan upaya mendukung program pembangunan nasional.

Menteri Ketenagakerjaan diwakili oleh Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial, Ibu Hayani Rumondang menyampaikan keynote speech. Beliau sangat mengapresiasi forum ini dalam penguatan pelaksanaan jaminan sosial sehingga dapat menilai urgensi standarisasi upah nasional. Diskusi Publik ini dibuka oleh Ketua DJSN yang diwakili oleh Bapak Subiyanto, SH. Beliau berharapkan diskusi publik ini mampu merumuskan standarisasi upah dalan penguatan jaminan sosial serta meningkatkan sinergi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan Jaminan Sosial. Diskusi ini dimoderatori oleh Bapak Chazali Situmorang dengan menghadirkan narasumber:

  1.  Wahyu, Kasubdit Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kementerian Ketenagakerjaan RI
  2. Subiyanto, SH , Anggota DJSN
  3. Soeprayitno, MBA, M.Sc, Ph.D, KADIN
  4. E. Ilyas Lubis, Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
  5. Mundiharno, Direktur Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan BPJS Kesehatan
  6. Prof. Hasbullah Thabrany, Ketua PKJS UI
  7. Rieke Diah Pitaloka, Komisi VI DPR RI

Diskusi berjalan hangat dan interaktif. Semua masukan dan tanggapan dirumuskan oleh tim perumus yang diwakili oleh Bapak Dirck. J. Emannuel. Sebagai penanggap, hadir Presidium Gekanas dan BPJS Watch. Rumusan yang disampaikan adalah sebagai berikut:

SJSN dibangun atas dasar semangat dan keyakinan akan pentingnya sebuah sistem jaminan sosial menjadi dan sebagai pilar bagi penanggulangan berbagai bentuk risiko pekerjaan dalam siklus perkembangan dan produktivitas seseorang. Dalam konteks ini, masyarakat pekerja berharap bahwa sistem ini dapat menggarahkan seluruh potensi kenegaraan, kelembagaan, industri, dan pekerja untuk mencapai kehidupan yang layak dan bermartabat, bukan sekedar mempertahankan atau jaminan dasar semata.

Disadari kebutuhan hidup dasar, dan hidup layak sangat tergantung pada sejumlah faktor, yaitu jumlah upah, regulasi, kondisi riil yang merupakan kondisi eksternal, yang menjadi penting adalah bagaimana kita konsolidasi dan memperkuat kondisi internal kita: menyangkut iuran, peran serta industri- pengusaha dan peran Negara dalam hal ini.

Negara hadir dalam regulasi untuk mengatur rambu-rambu, termasuk peraturan mengenai jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan, yang berperan dalam menekan biaya hidup lainnya, misalnya melalui alokasi anggaran, membangun rumah sakit di sentra industri, menyediakan fasilitas kesejahteraan buruh, transportasi, perumahan, dan sarana pendidikan. Hal ini harus terus kita upayakan dalam rangka meringankan kehidupan keluarga buruh melalui unsur non upah.

Secara teknis persoalan kita adalah masalah keberlanjutan JKN, masalah inefisiensi, menimbang beban operasional yang sangat tergantung pada pembiayaan kesehatan operasional, BPJS, JHT, dan JKN. Secara keseluruhan kita masih melihat defisit yang semakin besar yang menunjukkan ketimpangan pemasukan dan pengeluaran. Khusus mengenai persoalan budget, forum ini telah membahas kemungkinan penerapan iuran nominal, bukan lagi persentase upah. Ini masih dalam perdebatan mengingat semangat persentase iuran adalah dalam rangka pemerataan beban dalam semangat gotong royong.

Kita tetap harus mempertimbangkan prinsip-prinsip keterjangkauan (affordability), keadilan dalam mempertahankan kualitas pelayanan kesehatan, yang dalam kenyataannya secara tidak proporsional dinikmati oleh peserta bukan penerima upah. Masalah ketidakadilan ini tercermin dari pengorbanan pekerja yang mana belum menerima layanan yang proporsional.

Apakah iuran nominal menjadi solusi? Ini merupakan pertanyaan dan kembali menjadi ujian selanjutnya. Ketika buruh telah membayar iuran, namun pelayanan belum dirasakan memuaskan. Bagi penyelenggara jaminan sosial, iuran nominal dapat menjadi pilihan solusi. Kita harus membayangkan beratnya biaya kapitasi yang sangat rendah. Pekerja mengharapkan aspek kemudahan, akses, dan kenyamanan pelayanan yang disediakan oleh sistem jaminan sosial.

Kita perlu meyelesaikan berbagai pekerjaan rumah kita. Kita terus diingatkan akan dua hal, pertama, pembenahan organisasi, JKN, JHT, dan pengembangan layanan yang betul-betul memenuhi standar harapan anggota. Ini memerlukan keberpihakan total terutama dari pihak Pemerintah. Kedua, Indonesia dalam situasinya saat ini secara objektif masih sangat jauh tertinggal, benar-benar tertinggal dari Negara yang bahkan baru melangkah dalam bidang ekonomi. Kita perlu mengimbangi kemajuan Vietnam, Thailand, apalagi Malaysia dalam menghimpun dana jaminan sosial.

Sebagai penutup, jaminan kesejahteraan nasional adalah unsur strategik bagi kepentingan semua unsur bangsa ini secara kolektif. Penting bagi buruh, industri, dan seluruh bangsa ini untuk bekerja gotong royong memerdekaan dari belenggu kemiskinan. Dari keberadaan sistem jaminan sosial, kita berpotensi membangun dana sosial (social fund) yang berpotensi menjadi sumber pendanaan alternatif bagi pembangunan. Kita mencatat bahwa tidak semua persoalan bangsa ini bisa dan hanya mengandalkan pada sistem jaminan sosial nasional. Namun dengan dipastikannya sistem single identity number maka manajemen asuransi sosial kita menjadi lebih baik. Kita perlu terus melakukan kontrol pelayanan, termasuk dibangunnya disiplin anggaran dan pencegahan kebocoran anggaran. Selain itu, dapat dilakukan penggunaan Instruksi Presiden (inpres) untuk meningkatkan kepesertaan JKN, khususnya pada BUMN.

Agenda kita lainnya adalah mencermati perkembangan usulan perbaikan di bidang pengupahan, misalnya dengan mengkaji kemungkinan penetapan standardisasi upah nasional, dan memberdayakan dewan pengupahan daerah dalam sebuah platform kelembagaan yang lebih kuat.

Sebagai penutup, tetap kita harus diingatkan bahwa sebuah sistem asuransi, baik publik maupun komersial, segala sesuatunya harus berdasarkan kepercayaan (trust) di antara semua pihak, baik Pekerja, Pelaku Bisnis, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Harus ada timbal balik dan kepercayaan yang harus dibangun melalui dialog dan konsultasi. Kita harus mencegah jangan sampai dukungan para pekerja sirna.

 

Materi:
Ketenagakerjaan Indonesia dan Distribusi Upah Peserta Jaminan Pensiun

Tantangan Penetapan Standar Upah Minimum Nasional dan Regional

Tantangan Standarisasi Upah Nasional

Urgensi Penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dengan Standarisasi Upah Nasional

Presentasi Kebutuhan dasar dan Pensiun

Upah minimum atau iuran PBI

28 Feb

Peluncuran Buku Jaminan Sosial di Indonesia Dahulu, Sekarang, dan Esok

Pada hari ini, Selasa, 28 April 2017 di Auditorium Gedung YTKI, Jakarta Pusat, terselenggara acara Peluncuran Buku bertajuk “Jaminan Sosial di Indonesia Dahulu, Sekarang, dan Esok” yang disusun oleh Jenderal Pol (P). Prof. Dr. Awaloedin Djamin, MPA. Ketua pengurus YTKI selama 48 tahun yang kini telah berusia lebih dari 90 tahun ini masih sangat produktif dan kritis terhadap perkembangan Jaminan Sosial di Indonesia. Acara yang berlangsung selama sekitar 2 jam ini dihadiri oleh para pejabat-pejabat negara di era Ir. Soeharto , seperti Bapak Tri Sutrisno, Wakil Presiden kedua RI dan Akbar Tanjung (Mantan Menteri Perumahan Rakyat dan Ketua DPR). Selain dari pihak akademisi terkait seperti Universitas Indonesia (Prof. dr. Hasbullah Thabrany, MPH, DrPH), rektor Universitas Pancasila (Dr. Wahono Sumaryono, Apt), dan Universitas Podomoro, kegiatan ini juga mengundang pihak pemerintahan, seperti Ibu Puan Maharani selaku Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia, BNN,  BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, PT. Taspen,  PT. ASABRI, dan juga Kepolisian RI.

Buku ini mengupas tuntas sejarah perkembangan sistem jaminan sosial sejak awal terbentuk hingga saat ini yang begitu dinamis. Dihadiri oleh dua orang pembahas yang sangat ahli di bidangnya, yakni Bapak Ruslan Irianto Simbolon, SE, selaku Staf Ahli Kementerian Tenaga Kerja dan Dr. Sonya Rosma, SKM, AAK, selaku Rektor Universitas Andalas sekaligus mantan Direktur Utama (Dirut) PT Asuransi Kesehatan Indonesia (PT Askes), sesi bedah buku berjalan dengan hangat atas moderasi Komjen. Pol. (P). Drs. Ahwil Loetan, SH, MBA, MM.

Dalam buku ini, Prof. Awaloedin menyampaikan masukannya terkait ruang lingkup UU SJSN No 40 tahun 2004 yang sebaiknya diperluas dengan mencakup bantuan sosial di dalamnya, bukan hanya bantuan iuran yang berlaku saat ini. Hal ini dirasa perlu agar kebijakan dapat lebih sesuai dengan amanat konstitusi. Ke depannya, untuk menyelenggarakan bantuan sosial ini, dapat dibentuk Badan Penyelenggara Bantuan Sosial Nasional atau menugaskan kementerian terkait.

Sebagai mantan Ketua Asosiasi Asuransi dan Jaminan Sosial Indonesia (AAJSI) dan mantan pendiri dan Ketua Asean Social Security Association (ASSA), beliau juga berpendapat bahwa penggabungan Taspen dan Asabri dengan BPJS Ketenagakerjaan dirasa kurang tepat, karena masing-masing peserta mempunyai pengaturan dan sumber dana yang berbeda. Beliau menyarankan agar BPJS Ketenagakerjaan cukup menangani program pensiun karyawan swasta saja, sementara pensiun PNS/TNI/POLRI tetap dilaksanakan oleh Taspen dan Asabri karena dirasa sudah baik. Beliau menambahkan, pemberlakuan pelayanan bertahap tanpa membedakan peserta pada BPJS Kesehatan yang dimulai dari Puskesmas dan seterusnya, di satu sisi memiliki pesan yang baik, yakni diskriminasi antar sesama warga negara Indonesia. Namun, di sisi lain, terkandung ketidakadilan di dalamnya dimana peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) mendapatkan pelayanan yang sama dengan peserta yang mengiur dari kantong sendiri. Mereka terdiri dari pegawai biasa, pejabat menengah, hingga pejabat tinggi yang masih aktif bekerja dan sudah puluhan tahun mengiur. Disarankan agar peserta yang membayar iuran dari kantong sendiri mendapatkan pelayanan langsung dari Rumah Sakit, tanpa harus melalui Puskesmas.

Pada akhirnya, Jaminan Sosial adalah isu yang akan selalu berkembang lebih kompleks seiring dengan kemajuan zaman dan teknologi dan tidak ada titik jenuhnya. Dengan demikian, beliau menyampaikan bahwa sikap yang harus kita miliki adalah selalu mengevaluasi penyelenggaraannya dan secara berkala melakukan perbaikan demi penyelenggaraan Jaminan Sosial yang optimal di Indonesia.

22 Dec

Kaleidoskop CHEPS UI 2016: Wajah Pelayanan Obat di Era JKN

tabel-oop-obat

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan perlindungan finansial untuk meminimalisasi biaya yang dikeluarkan oleh pasien (out of pocket payment/OOP). Namun demikian dalam pelaksanaan JKN sejak 2014, dijumpai banyak keluhan peserta JKN yang masih harus membayar obat-obatan, dengan berbagai alasan. Timbulnya permasalahan obat, bisa dirunut dari mekanisme pengadaaan obat dan berbagai kebijakan pemerintah terkait obat JKN.
Sebagai bentuk kontribusi nyata bagi perbaikan pelayanan obat JKN, Center for Health Economics and Policy Studies (CHEPS) atau Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan (PKEKK) Universitas Indonesia (UI) menggelar acara Kaleidoskop Tahun 2016 bertemakan Wajah Pelayanan Obat JKN pada hari Kamis, 22 Desember 2016 di Jakarta. Acara ini diselenggarakan dalam bentuk diskusi interaktif antar berbagai pemangku kepentingan terkait pelayanan obat di Indonesia, seperti darikalangan akademisi, Kementerian Kesehatan, BPJS, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP), Dinas Kesehatan, Asosiasi Rumah Sakit, Puskesmas, klinik swasta dan industri farmasi.
Hadir sebagai narasumber utama, Prof. dr. Hasbullah Thabrany, MPH, DrPH, guru besar bidang ekonomi kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia yang menyampaikan ringkasan berbagai kajian terkait obat yang dilakukan oleh CHEPS UI berkolaborasi dengan berbagai institusi dari tahun 2015 – 2016. Selama kurun waktu tersebut, CHEPS melakukan beberapa kajian terkait mekanisme pengadaan obat dengan menganalisis strata kebijakan mulai Undang-Undang sampai dengan Keputusan Menteri yang mengatur berbagai ketentuan tentang obat, menganalisis masalah yang terjadi antara kebijakan dan implementasi di lapangan dan juga melakukan survey kepada peserta JKN.
Dalam paparannya, Prof. Hasbullah menyoroti berbagai kebijakan obat, keterbatasan anggaran fasilitas kesehatan, pemilihan obat termurah dan meminta pasien membeli obat (dengan alasan tidak ada dalam fornas/e-catalogue). Dalam e-procurement dan e-catalogue terdapat perbedaan mekanisme pengadaan obat antara fasilitas kesehatan swasta dan pemerintah, perbedaan faham tentang kebutuhan medis, dan persaingan sehat industri farmasi. Isu lain yang diangkat adalah adanya kesenjangan besar antara rencana kebutuhan obat (RKO) dan realisasi transaksi obat, dan karakteristik industri farmasi yang ikut tender obat JKN.
Narasumber lain yang akan hadir dalam diskusi interaktif ini adalah Dra. Engko Sosialine Magdalene, Apt., M.Biomed (Direktur Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Kementerian), Drs. Emin Adhi Muhaemin, MSi (Direktur Pengembangan Sistem Katalog LKPP), Dr. Andi Afdal Abdullah, AAAK, MM (Kepala Grup Manajemen Pelayanan Kesehatan Rujukan, BPJS Kesehatan), dr. Kuntjoro Adi Purjanto, M.Kes (Ketua Umum Perhimpunan Rumah Sakit/Persi) dan dr. R. Koesmedi Priharto, Sp.OT, M.Kes (mewakili Ketua Asosiasi Dinas Kesehatan (Adinkes), juga merupakan Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta).

 

Materi Acara:

 

Media Coverage:

 

20 Dec

Civil Social Organization Workshop: Harga Rokok, Dilema Pembangunan dan Kualitas Hidup

Peningkatan cukai rokok berkontribusi terhadap kenaikan harga rokok. Sementara harga rokok pada besaran tertentu secara optimal dapat mengendalikan konsumsi rokok serta menciptakan tambahan ruang fiskal yang akan bermanfaat dalam pembangunan negara. Hal ini didukung dengan studi terbaru CHEPS UI yang juga menunjukkan bahwa harga rokok ideal mampu memberikan dampak signifikan terhadap pengendalian konsumsi dan pendapatan negara tanpa menimbulkan implikasi negatif terhadap inflasi dan kemiskinan.

Sebagai bentuk kontribusi CHEPS UI dalam mengendalikan konsumsi rokok dan menjaga kualitas generasi masa depan terhadap bahaya rokok, Center for Health Economics and Policy Studies (CHEPS) Universitas Indonesia (UI) menyelenggarakan acara Civil Society Organization Workshop pada hari Selasa, 20 Desember 2016 di Jakarta. Acara ini diselenggarakan dalam bentuk Round Table Discussion antara berbagai lembaga yang fokus pada pengendalian rokok di Indonesia seperti dari kalangan akademisi, pemerintah yang diwakili oleh Kementrian Kesehatan dan Kementrian Keuanga, serta praktisi pengendali rokok, dalam hal ini dari pesantren.

Hadir sebagai narasumber utama Prof dr. Hasbullah Thabrany, MPH., Dr.PH, guru besar bidang ekonomi kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia; Prof. Sauhasil Nazara, SE., M.Sc., PhD., selaku kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementrian Keuangan Republik Indonesia;  Gus Sholah (Dr. (HC) Ir. H. Salahuddin Wahid), Pimpinan Pondok Pesantren Tebuireng; Donald Pardede, MPPM, staf ahli bidan ekonomi kesehatan Kementrian Kesehatan; serta Prof Emil Salim, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.

Dalam paparannya, Prof dr. Hasbullah Thabrany, MPH., Dr.PH menjelaskan mengenai dampak rokok terhadap produktifitas manusia dan harga ideal yang dapat mengendalikan konsumsi rokok di Indonesia. Prof dr. Hasbullah Thabrany juga memaparkan hasil studi yang dilakukan oleh CHEPS UI, yang menunjukkan bahwa harga rokok di angka Rp 50,000.- dapat menurunkan prevalensi perokok sebesar 6.73%. Isu lain yang diangkat juga berkaitan dengan beban negara di era JKN dalam membiayai pengobatan penyakit – penyakit akibat rokok, dampak rokok terhadap kualitas hidup masyarakat terutama dalam menghadapi bonus demografi, besar pasar industri rokok dan rencana kenaikan cukai sebagai solusi dalam pencapaian indikator keberhasilan No.21, target 2 dalam Nawacita No.5, serta pengalaman sukses yang dilakukan pesantren dalam menjaga santri-santri dari ancaman bahaya rokok.

Selain narasumber, workshop ini juga dihadiri oleh para pembahas yang berasal dari Yaysan Bina Dharma, Aliansi Masyarakat Korban Rokok Indonesia, dan Direktorat Promosi Kesehatan Kementrian Kesehatan. Sedangkan peserta aktif dihadiri oleh para pengiat pengendalian rokok yang terdiri dari aktivis kepemudaan, LSM, dan pusat – pusat riset.

Materi:

 

 

Media Coverage:

17 Nov

Efek Self-Monitoring Blood Glucose (SMBG) dalam Pengendalian Diabetes Mellitus Type 2

mln_3295

Jakarta, 16 November 2016 – Penyakit Diabetes Mellitus Tipe 2 (DM2) merupakan penyakit gangguan hormon insulin yang erat hubungannya dengan perilaku hidup sehat. Berdasarkan data International Debetes Federation (IDF), di tahun 2015 terdapat 415 juta orang di dunia yang menderita DM dan pada tahun 2040 mendatang diprediksi jumlah penderita DM akan mencapai 642 juta orang.  Penderita DM terbagi menjadi dua, yaitu yang berhubungan dengan keturunan/bawaan yang disebut tipe I dan yang diperoleh setelah dewasa karena pengaruh faktor keluarga dan juga perilaku yang disebut tipe II.

 

Penderita DM tidak memiliki hormon insulin yang cukup dalam tubuhnya sehingga gula yang dikonsumsi tidak cukup diubah menjadi glikogen yang disimpan sebagai energi cadangan. Di dalam tubuh manusia, karbohidrat (nasi, ketan, kentang, roti, ubi-ubian, gandum, dll) yang dimakan akan segera diubah menjadi gula (glukosa) di dalam darah. Jika hormon insulin cukup, kadar gula darah dipertahankan pada rentang 70-130 mg/dl ketika puasa. Dalam dua jam setelah makan, kadar gula dapat meningkat hingga 160 mg/dl dan masih dikategorikan normal. Namun apabila insulin berkurang, maka kadar gula bisa naik sampai ada yang mencapai >600 mg/dl. Semakin tinggi kadar gula darah dan semakin lama kadar gula tidak normal, maka akan semakin tinggi pula potensi komplikasi. Komplikasi penyakit DM mencakup gangguan/serangan jantung, kelumpuhan, impotensi, kebutaan, gagal ginjal, gangren, dan sebagainya.

 

Di Indonesia, Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) menunjukkan bahwa di tahun 2010 terdapat 6,9 juta penderita DM dan diperkirakan akan naik menjadi 11,9 juta di tahun 2030. Perkiraan kerugian ekonomi Indonesia karena DM selama 10 tahun lalu (2006 – 2015) diperkirakan mencapai Rp 800 Triliun. Kerugian sebesar itu mencakup biaya pengobatan, kerugian ekonomi karena penderita kehilangan penghasilan selama sakit atau karena meninggal dunia pada usia sebelum rata-rata usia harapan hidup. Tanpa upaya pencegahan dan pengendalian penyakit DM agar tidak terjadi komplikasi berat, maka kerugian ekonomi akan semakin tinggi.

 

Data Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menunjukkan bahwa klaim berobat untuk penyakit-penyakit yang berhubungan dengan komplikasi DM mencapai 30% dari seluruh klaim, atau diperkirakan tahun 2016 dapat menghabiskan lebih dari Rp 20 Triliun. Sesungguhnya, ketika PT Askes masih mengelola jaminan kesehatan pegawai negeri, kerugian ekonomi besar sudah diantisipasi dan program pengendalian penyakit kronis (Prolanis) telah diperkenalkan. Program Prolanis mengelola penderita DM di tingkat Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dengan kegiatan olah raga, penyuluhan penyakit DM, pemeriksaan gula darah dan tekanan darah secara periodik, dan juga membangun kebersamaan pasien. Kini BPJS Kesehatan berupaya meneruskan program tersebut.

 

Sejauh mana DM dapat dikendalikan pada program prolanis?

Untuk menilai tingkat pengendalian DM, perlu diperiksa indikator keluaran (outcome) HbA1c yang mampu memprediksi penurunan komplikasi.  Sayangnya, karena biaya pemeriksaan HbA1c relatif mahal, program Prolanis belum secara rutin memeriksa HbA1c. Yang selama ini diperiksa adalah kadar gula darah yang bervariasi sesuai asupan makanan dan penggunaan obat DM, baik obat oral maupun suntikan.

 

Di Inggris, Lembaga NICE (National Institute for Clinical Excellence) yang mempunyai kewenangan menentukan layanan yang dijamin atau tidak dijamin oleh National Health Service (NHS), semacam JKN di Indonesia – merekomendasikan agar pasien DM diberikan alat glukometer agar mereka dapat memantau kadar gula darah sendiri (Self-Monitoring Blood Glucose, SMBG) secara rutin setiap hari. Dengan memeriksa dan mengetahui kadar gula sendiri, maka pasien DM dapat mengendalikan asupan makanan dan keluaran kalori melalui kegiatan olah raga serta mematuhi terapi (baik oral maupun suntikan). Berbagai penelitian di dunia, termasuk di Inggris, Malaysia, Turki, maupun di Amerika telah menunjukkan bukti bahwa SMGB bersama terapi insulin secara efektif mengendalikan kadar HbA1c, sehingga komplikasi DM dapat ditekan.

 

Berdasarkan pengalaman di Inggris, apabila kadar HbA1c dalam darah dijaga pada ≤ 6% maka risiko komplikasi pada penyakit mata turun 76%, komplikasi penyakit ginjal turun 50%, komplikasi penyakit syarat turun 60%, komplikasi peyakit jantung turun 42%.[i]  Studi lain menunjukkan bahwa penurunan kadar HbA1c 1% pada pasien DM2 menurunkan komplikasi mikrovaskuler (pembuluh darah) sebesar 37%.[ii]

 

Bagaimana di Indonesia?

Penelitian tentang dampak pengendalian DM dengan memantau HbA1c belum terpublikasi. Pasien Prolanis belum mendapatkan evaluasi HbA1c dan belum melaksanakan SMGB. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka studi yang didanai oleh PT Johnson & Johnson Indonesia ini dilakukan oleh Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan Universitas Indonesia.

 

Studi ini dilakukan pada pasien DM2 yang mengikuti Prolanis di 8 (delapan) Puskesmas di wilayah Jakarta Timur. Dari ke-8 Puskesmas tersebut terdapat 1.115 peserta Prolanis DM yang berusia 40 – 60 tahun dan tidak terdeteksi komplikasi klinis serta tidak sedang hamil (sesuai syarat penelitian ini). Dari jumlah tersebut, diseleksi peserta yang memiliki riwayat kadar gula darah puasa diatas 200 mg/dl, yang berpotensi memiliki HbA1c >9%. Kadar gula tinggi, dengan indikasi HbA1c >9% berpotensi mengalami komplikasi.

 

Dari seluruh peserta DM Prolanis, penderita DM2 yang mempunyai kadar gula darah >200 mg% adalah 302 orang (26%). Dari jumlah itu, diperiksa kadar HbA1c yang memenuhi syarat penelitian kadar HbA1c >95 sebanyak 120 orang (40%) dari pasien dengan kadar gula darah >200 mg%.

 

Selanjutnya, kepada 120 pasien tersebut, dimulai terapi dengan insulin dan diberikan SMBG. Di bawah pengawasan dokter ahli endokrin (Dr Teddy Ervano, SpPD, K-EMD di RS Pasar Rebo) dan di bawah nasehat pimpinan Perhimpunan Ahli Endokrin Indonesia (PERKENI), ke-120 pasien tersebut diberikan penyuluhan dan pendampingan dalam melakukan SMBG. Pendampingan oleh perawat terlatih dibutuhkan agar pasien benar-benar mampu memeriksa gula darah dengan benar dan melaporkan via sms kepada tim peneliti di PKEKK UI secara reguler. Konsumsi kalori, gula darah, dan kegiatan olah raga yang dilakukan oleh ke 120 pasien tersebut dipantau selama 24 minggu (6 bulan). Pada minggu ke 12 dan ke 24 dilakukan pemeriksaan HbA1c sebagai prediktor terjadinya komplikasi.

 

Hasil studi ini menunjukkan bahwa selama pengamatan, tidak terjadi peserta yang mengalami hiperglikemi (kadar gula terlalu tinggi) atau hipoglikemi (kadar gula terlalu rendah, <70%). Juga tidak terdeteksi komplikasi klinis.

 

Hasil terpenting dari penelitian ini adalah bahwa rata-rata HbA1c pada awal penelitian adalah 10,58 mg/dl (rentang 9-15,8mg/dl). Setelah 12 minggu, terjadi penurunan yang secara statistik bermakna menjadi rata-rata 8,93 mg/dl (rentang 5,8-13,2 mg/dl). Setelah 24 minggu terjadi lagi penurunan yang bermakna menjadi rata-rata HbA1c 8,66 mg/dl (5,5-13,8 md/dl).

Variabel usia, pendidikan, berat badan, dan indeks masa tubuh tidak mempengaruhi penurunan HbA1c dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini juga konsisten dengan penelitian-penelitian lain di berbagai negara. Perlu diingat bahwa penurunan kadar HbA1c disini berhubungan dengan penggunaan insulin yang tepat dan diet yang lebih terkontrol yang diingatkan melalui SMBG.

 

Kesimpulan studi ini menunjukkan bahwa peran SMBG sebagai komplemen terapi insulin efektif menurunkan kadar HbA1c secara bermakna. Peran SMGB adalah sebagai pengubah perilaku (modifying/confounding factor) yang meningkatkan efektifitas pengendalian DM2.

 

Pelajaran penting dari studi ini adalah bahwa kenyataan terdapat 26% peserta Prolanis yang kadar gula darahnya masih tinggi, yang secara reguler sudah mendapatkan obat anti diabet oral dan mengikuti kegiatan pencegahan sekunder dalam prolanis. Mereka itu berisiko suatu ketika mengalami komplikasi yang meningkatkan klaim biaya berobat JKN.  Ternyata 40% dari pasien yang kadar gula darahnya masih tinggi, memiliki HbA1c diatas 9% yang berisiko tinggi. Perubahan terapi dari oral ke injeksi insulin ditambah dengan SMBG telah menurunkan kadar HbA1c secara bermakna. Sehingga jika JKN dapat meningkatkan cakupan pasien DM2 dengan terapi insulin dan penyediaan glukometer plus strip dan lancet (jarum untuk ambil darah), maka kerugian ekonomis dapat ditekan. Kami merekomendasikan pemberian perlengkapan SMBG kepada  pasien DM2 JKN yang memenuhi syarat, seperti yang dilakukan di banyak negara maju dan merupakan rekomendasi para ahli DM, sebagai proses pencegahan sekunder pengelolaan DM2 di Indonesia.

[i] Diabetes Control and Complications Trial (DCCT) and Epidemiology of Diabetes Interventions and Complications (EDIC), (2005), New England Journal of Medicine, 353(25)

[ii] Colayco, D., Niu, F., McCombs, Jeffrey S,.  Cheetham, T. C., (2011). A1c and Cardivascular Outcomes in Type 2 Diabetes.  Diabetes Care. 34. pp 77-83

20 Oct

Pentingnya Pengembangan Pelayanan Kanker di Indonesia untuk Menekan Angka Kanker Payudara pada Stadium Lanjut

img_3280

Jakarta, 20 Oktober 2016–Kurangnya pemahaman masyarakat Indonesia akan gejala dan risiko kanker payudara meningkatkan banyaknya jumlahpasien yang terdeteksi pada stadium lanjut. Berdasarkan hasil studi ACTION (ASEAN Cost In Oncology), yaitu sebuah studi yang dilakukan oleh George Institute for Global Health untuk menganalisa beban biaya yang disebabkan penyakit kanker di delapan negara di Asia Tenggara, kanker  payudara memiliki insiden maupun prevalensi-5-tahun tertinggi, dengan rasio mortalitas terhadap insiden yang relative rendah. Sekitar 93-100% pasien kanker payudara yang terdeteksi pada stadium I dan II dan mendapat terapi tepat sesuai standar medis dapat bertahan hidup setidaknya selama lima tahun, sementara pada stadium III dan IV, angka ini merosot drastic menjadi sekitar 72% dan 22% saja.

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya upaya-upaya preventif dalam melawan kanker payudara, Yayasan Kusuma Buana (YKB) menyelenggarakan forum diskusi lintas sektor dengan mengangkat tema “Mari Bersama Kalahkan Kanker Payudara: Pentingnya Pengembangan Pelayanan Kanker di Indonesia untuk Menekan Angka Kanker Payudara pada Stadium Lanjut”, di Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2016. Dalam diskusi ini, hadir dr. Niken Palupi, MKM, Kasubdit Pengendalian Penyakit Kanker –Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Prof. dr. Hasbullah Thabrany, MPH, DrPH, serta Ketua Perhimpunan Onkologi Indonesia, Prof. DR. dr. Aru WisaksonoSudoyo, Sp.PDl-KHOM. Perwakilan dari kelompok dukungan pasien dan media juga turut hadir dan menyuarakan pendapat dalam rangka menanggulangi kasus kanker payudara di  Indonesia.

Dr. Niken menerangkan bahwa saat ini penyakit tidak menular, termasuk kanker, menjadi masalah kesehatan utama di dunia dan di Indonesia. Secara nasional, prevalensi penyakit kanker di Indonesia tahun 2013 adalah 1,4 per 1.000 penduduk, atau sekitar 330.000 jiwa. Salah satu kanker tertinggi di Indonesia pada perempuan adalah kanker payudara dengan insiden 40 per 100.000 perempuan.2 Jumlah ini diperkirakan akan semakin meningkat seiring dengan  perubahan pola hidup penduduk Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, saat ini Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memprioritaskan program pencegahan dan pengendalian kanker payudara yang bersifat promotif dan preventif, seperti penyebaran informasi tindakan deteksi yang dapat dilakukan sendiri melalui pemerikSAan payuDAra sendiRI (SADARI). Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga mendorong kelompok pendukung pasien dan media untuk lebih gencar dalam membagikan informasi mengenai kanker yang benar kepada keluarga, teman, dan komunitas dalam rangka menurunkan jumlah kasus kuratif dan rehabilitative kanker payudara serta menciptakan Indonesia yang lebih sehat.

Prof. dr. Hasbullah  Thabrany, MPH, Dr PH, Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia – yang juga adalah peneliti utama studi ACTION, menekankan bahwa pada tahun 2012 diperkirakan terdapat 299.700 kasus kanker baru yang muncul dan 194.500 kematian akibat kanker di Indonesia. Jumlah pengidap penyakit kanker diperkirakan akan terus meningkat lebih dari 60% pada tahun 2030 dan mencapai angka 489.800.

Hasil dari studi ACTION menyatakan bahwa fasilitas terbatas, pengetahuan yang rendah, dan diagnosis yang terlambat merupakan faktor-faktor yang dapat menyebabkan tingginya kemungkinan kematian dan beban ekonomi yang besar. Pasien stadium III dan IV memiliki risiko kematian dua kali lipat lebih besar dibandingkan pasien yang terdiagnosis pada stadium I. Sebanyak 70% pasien mengalami kematian atau kesulitan keuangan dalam 12 bulan setelah terdiagnosis kanker. Lebih dari 40% yang bertahan hidup mengalami kesulitan keuangan dalam 12 bulan.

Kanker payudara merupakan salah satu dari lima jenis kanker terbanyak yang ditemukan di Indonesia. Oleh sebab itu, ketersediaan rencana aksi pengendalian kanker nasional sangat dinantikan, dan menjadi pilar mendasar untuk terciptanya lebih banyak inisiatif serta aksi dalam mengembangkan pencegahan, deteksi, dan terapi kanker di Indonesia. Prof. dr. Hasbullah Thabrany, MPH, Dr PH, juga menerangkan bahwa deteksi dini untuk mencegah pasien dengan stadium lanjut, khususnya kanker payudara, sangat penting untuk diupayakan karena dapat mengurangi biaya terapi kanker, baik bagi pemerintah, pihak asuransi, pribadi, dan rumah tangga, pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas ekonomi.

Selain itu, meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pencegahan, gejala dan tatalaksana terapi kanker, khususnya kanker payudara, juga harus menjadi aksi yang berkesinambungan dari pemerintah Indonesia. Termasuk di dalam kesadaran masyarakat ini adalah aktivitas yang sehat, pola makan yang sehat, gaya hidup sehat, dan berhenti merokok.4

Prof. DR. dr. Aru Wisaksono Sudoyo, Sp.PDl-KHOM, Ketua Perhimpunan Onkologi Indonesia, menyatakan bahwa saat ini pusat penanganan kanker di Indonesia terbatas hanya di rumah sakit besar yang terletak di kota-kota besar. Jumlah dokter spesialis kanker dan peralatan medis yang terbatas adalah salah satu penyebab pemberian terapi kurang optimal. Oleh karena itu, pelayanan kanker terpadu, yakni penyelenggaraan pelayanan kanker secara komprehensif di rumah sakit sehingga pasien kanker memperoleh pelayanan kesahatan yang bermutu, harus benar-benar dijalankan di Indonesia. Salah satunya adalah dengan menguatkan upaya sistem rujukan agar pasien tidak berkumpul dan menumpuk di rumah sakit provinsi serta mendekatkan akses pelayanan.

Rencana pengembangan pelayanan kanker di Indonesia:

  1. Pemenuhan dokter spesialis di rumah sakit rujukan nasional dan provinsi
  2. Pemenuhan standar melalui akreditasi serta pengadaan alat-alat kesehatan dan sarana sesuai klasifikasi rumah sakit

Penguatan Pusat Kanker Terpadu di rumah sakit rujukan nasional dan provinsi