Tim Peneliti

Hasbullah Thabrany

Prih Sarnianto

Evi Adawiyah

Ary Dwiaji

Eka Pujiyanti

Detail Peneliti

Kategori:

Health Policy

 

Kerjasama:

Cardno

 

Durasi:

16 Mei – 23 Juni 2016

Ringkasan Penelitian

Analysis of Medicine Procurement

 

Obat memainkan peran penting dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sistem asuransi kesehatan sosial yang diterapkan sejak 1 Januari 2014 dan diharapkan mencapai cakupan semesta pada 2019. Proporsi biaya obat dalam JKN diperkirakan mencapai 40% dari biaya pelayanan kesehatan. Sebab itu, guna menjamin ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat [esensial] yang aman, bermutu, dan berkhasiat, Pemerintah menerapkan Kebijakan Obat Nasional (Konas), termasuk menerbitkan Formularium Nasional (Fornas). Merupakan daftar obat terpilih yang dibutuhkan untuk menjamin pemberian pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan, karenanya, harus tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan (faskes), Fornas yang disusun oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tersebut menjadi acuan untuk pengadaan obat pada sistem JKN. Selain itu, Pemerintah juga mengeluarkan berbagai strata kebijakan, mulai dari Undang-undang (UU) sampai Keputusan Menteri terkait yang mengatur beragam ketentuan tentang obat.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No.4 Tahun 2015, sistem pengadaan obat di bawah skema JKN dilakukan dengan e-Purchasing melalui sistem e-Catalogue, yaitu framework pricing tender, yaitu lelang untuk menetapkan harga yang disepakati oleh semua pihak. Dengan penggunaan sistem elektronik yang transparan ini diharapkan terjadi efisiensi waktu dan biaya dalam pemilihan, pembelian, dan pendistribusian obat ke seluruh kabupaten/kota di Nusantara. Guna mengatasi kesenjangan antara RKO dan e-Catalogue dan/atau realisasi pengadaan obat—serta akibatnya, yaitu kekosongan obat—perlu diketahui akar permasalahannya agar dapat dilakukan cara pengatasan yang terbaik, memuaskan semua pemangku kepentingan, dan menjamin keberlangsungan JKN. Dengan demikian, perlu dikaji proses pengadaan obat melalui e-Catalogue sehingga dapat diidentifikasi pada titik mana dari rantai proses tersebut terjadi kendala dan apa saja kendalanya, sehingga dapat dicari solusinya. Untuk itu perlu diadakan focus group discussion (FGD) yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan kunci, termasuk Kemenkes (sebagai otoritas di bidang kesehatan), LKPP (sebagai lembaga yang meyelenggarakan e-Catalogue), BPJS Kesehatan (sebagai payer dalam sistem JKN), industri farmasi (sebagai pemasok obat), dan rumah sakit (sebagai penyedia obat kepada para pasien).

Tujuan umum  studi “Analisis Pengadaan Obat pada Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)” ini adalah membandingkan data RKO yang disusun Kemenkes dengan data e-Catalogue dan data “realisasi pengadaan” oleh LKPP dengan ruang lingkup mencari gambaran terkait data RKO dengan realisasinya dan beragam faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan di antara keduanya. Pembatasan ruang lingkup ini dimaksudkan agar studi ini dapat fokus menjawab masalah yang menjadi kendala dalam akses dan kecukupan obat yang diberikan kepada masyarakat, khususnya para pasien JKN.

Dokumen