18 Apr

Pelatihan Penghitungan Unit Cost Layanan di Fasilitas Kesehatan

Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (PKEKK FKM UI) merupakan pusat kajian yang unggul dan fokus dalam pengembangan ilmu ekonomi dan kebijakan kesehatan salah satunya melalui pemberian pelatihan kepada sumber daya manusia di Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk menjadi peserta atau mendaftarkan staf Bapak/Ibu dalam “Pelatihan Penghitungan Unit Cost Layanan di Fasilitas Kesehatan” yang akan diselenggarakan pada tanggal 8,9,10 Mei 2017.
 
Pelatihan ini bertujuan memberikan kemampuan teknis bagi rumah sakit untuk dapat mengetahui struktur biaya dan menghitung biaya satuan layanan kesehatan. Dalam pelatihan ini akan dijelaskan perilaku biaya, berbagai teknik alokasi biaya, dan metode penghitungan biaya satuan. Praktek menggunakan data riil juga akan dilakukan agar peserta dapat berlatih dan mahir melakukan analisis biaya. Peserta pelatihan ini terbatas untuk 30 orang.
 
Untuk informasi lebih lanjut, Bapak/Ibu dapat menghubungi Sdri. Gemala melalui no. Tlp./Faks.: 021 7875576|HP: 085263200440 atau email: info@cheps.or.id|gemala.chairunnisa@cheps.or.id.
 
17 Apr

Workshop & Training CHEPS UI pada Tahun 2017

Center for Health Economics and Policy Studies Universitas Indonesia (CHEPS UI) merupakan pusat kajian yang unggul dan fokus dalam pengembangan ilmu ekonomi dan kebijakan kesehatan salah satunya melalui pemberian pelatihan kepada sumber daya manusia di Indonesia dan ASEAN. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dari itu berikut adalah daftar Workshops & Training yang CHEPS UI laksanakan pada tahun 2017. Workshops & Training ini bersifat tailor-made (dapat menyesuaikan dengan kebutuhan instansi bapak/ibu baik dalam hal kombinasi subtansi, waktu, dan tempat).

13 Apr

Workshop “Harga Rokok Murah, Memiskinkan Rakyat”

Center for Health Economics and Policy Studies (CHEPS) Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia menyelengarakan kegiatan workshop dengan tema “Harga Rokok Murah, Memiskinkan Rakyat” yang dilaksanakan sebagai salah satu kesempatan untuk mendiseminasikan informasi terkini terkait dengan reformasi cukai dan harga rokok yang ideal agar dapat memberikan efek “Win-Win Solution” bagi rakyat, pemerintah, dan industri rokok sebab harga rokok yang terlalu murahpun, menjadi beban, tidak hanya bagi ekonomi rakyat Indonesia, namun juga pemerintah. Acara yang diadakan pada hari Kamis, 13 April 2017 di Hotel Aston Rasuna, Jakarta ini dihadiri sekitar 50 orang peserta nasional dan internasional yang terdiri dari para akademisi (pusat kajian, pengajar dan mahasiswa), organisasi pro-pengendalian tembakau, industri rokok dan beberapa media nasional. Kegiatan ini menghadirkan Prof Frank J. Chaloupka, seorang Professor di bidang Ekonomi dan Direktur Badan Penelitian dan Kebijakan Kesehatan, University of Illinois di Chicago (UIC) yang menyampaikan Dampak Tembakau terhadap Ekonomi dan Kemiskinan dalam sudut pandang Global dan Pengalaman Global terkait Implementasi Pajak Rokok dengan Jumlah Konsumsi Rokok. Di samping itu, Prof. Budi Hidayat, SKM, MPPM, PhD sebagai ketua CHEPS juga hadir untuk memaparkan Situasi Terkini Ekonomi Tembakau dan Implikasinya di Indonesia. Beliau juga menyampaikan upaya yang dilakukan untuk memperoleh perhitungan harga rokok yang ideal, yakni harga yang tidak membahayakan bagi kemiskinan, tidak menyebabkan terjadinya inflasi, namun dapat memicu penurunan konsumsi rokok sekaligus meningkatkan pendapatan pemerintah yang nantinya akan dikembalikan untuk pembiayaan jaminan kesehatan.

Hasil dari kajian ini menambah konsideran kepada pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan untuk menentukan harga dan cukai rokok dan dampaknya terhadap kemiskinan.

Beberapa point penting yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

  • Konsumsi rokok masih sangat tinggi di negara lower-middle income dibandingkan dengan negara maju. Saat ini Indonesia berada pada posisi ketiga sebagai negara dengan konsumsi rokok tertinggi, setelah China dan India. Hal ini tentu menjadi beban tersendiri bagi ekonomi negara tersebut. Disebutkan pula bahwa 80% perokok berada di negara lower-middle income.
  • Tidak hanya masalah kesehatan yang menyebabkan beban ekonomi dari rokok, namun juga hilangnya produktivitas, menurunkan penghasilan dan biaya layanan kesehatan.
  • Fakta konsumsi rokok dan kemiskinan:
    • Semakin kecil penghasilan penduduk, semakin tinggi jumlah perokok
    • Kematian dini semakin tinggi pada populasi dengan pendapatan rendah dan menengah, hal ini berkaitan dengan health inequity.
    • Pengeluaran untuk rokok setara dengan konsumsi sebesar 1.400 kkal untuk pria.
    • Perokok di negara berkembang lebih mengutamakan konsumsi rokok dibandingkan dengan makanan bergizi dan kebutuhan rumah tangga yang seperti siklus memicu masalah dalam kesehatan dan kemiskinan.
    • Di beberapa negara maju, peningkatan cukai dan harga rokok menyebabkan penurunan konsumsi rokok secara signifikan, salah satunya Meksiko, US, Chili, dan Brazil. 2% peningkatan cukai berpotensi menurunkan hingga 10% jumlah perokok. Di Chili, kebijakan ini sangat sensitif untuk mengurangi jumlah perokok di usia muda.
    • Di Bangladesh, daya jangkau masyarakat terhadap rokok semakin tinggi tiap tahunnya dan menyebabkan peningkatan jumlah perokok tiap tahunnya. Hal ini juga terjadi di Indonesia.
    • Cost-effectiveness dari peningkatan cukai rokok lebih baik dari intervensi lain seperti pelarangan iklan rokok, edukasi, dll
    • Selama ini, regulasi yang mengatur harga rokok di Indonesia menjadi surga bagi produsen dan konsumen (dengan harganya yang murah), namun, neraka menjadi non-perokok, generasi emas penerus bangsa, rumah tangga, dan pemerintah yang menjamin biaya kesehatan untuk menanggung penyakit akibat rokok.
    • Data Susenas 2015, 21.62% penduduk merokok dan mengalahkan kebutuhan rumah tangga, mengingat pengeluaran untuk rokok menduduki peringkat 2 setelah pengeluaran untuk beras.
    • Harga ideal yang dimaksud adalah yang tidak membahayakan bagi kemiskinan dan inflasi. Untuk itu, dibutuhkan parameter kunci:
      • Elastisitas harga rokok terhadap konsumsi terhadap partisipasi merokok dan kuantitas yang dihisap
      • Elastisitas cukai rokok terhadap produksi rokok (idealnya dihitung per layer sesuai dengan 12 layer yang ada di Indonesia)
      • Elastisitas tariff cukai terhada harga di pasaran à Dibutuhkan riset yang panjang untuk memperoleh data ini)
    • Sayangnya, elastisitas harga rokok sangat (tinggi) yang menyebabkan penurunan konsumsi rokok tidak akan sebesar peningkatan harganya.
    • Pencarian harga ideal:
      • Estimasi fungsi permintaan (deman terhadap rokok)
      • Estimasi harga rokok terhadap kemiskinan
      • Simulasi harus dilakukan dengan mempertimbangkan prevalensi, pendapatan dan angka kemiskinan
    • Hasil yang didapat dari analisis sementara berdasarkan Susenas 2015, jika terdapat 10% peningkatan harga rokok, akan ada penurunan permintaan rokok sebesar 5.2%.
    • Pada tahun 2015, sebanyak 11.22% penduduk Indonesia tergolong penduduk miskin. Berdasarkan analisis sementara, peningkatan 25-100% harga rokok justru meningkatkan angka kemiskinan, namun pada level 113%, angka kemiskinan mulai menurun.
    • Kurva Laffer dibutuhkan untuk menghitung efek kenaikan cukai terhadap penerimaan pemerintah dan industri, dengan itu, akan diperoleh nilai ideal harga rokok yang optimal memberikan revenue bagi pemerintah dan menguntungkan industry dengan efek penurunan konsumsi rokok terbesar untuk memperoleh Win-Win Solution.
    • Selama periode 2010-2016, Indonesia hanya mengalami peningkatan cukai sebesar 43% terhadap harga eceran. Dan penerapan cukai ini tidak pernah menembus batas maksimal cukai yang diatur UU, yakni 57%. Mengapa pemerintah tidak mau mengeset harga tinggi? Dikatakan bahwa hal ini dapat menyebabkan kenaikan inflasi, pada kenyataannya, hal ini tidak berhubungan. Tidak ada hubungan antara harga rokok dan inflasi umum.

 

Materi dapat diunduh pada link berikut :

Tobacco & Poverty

Research Brief Harga Rokok

 

Media Coverage :

http://m.metrotvnews.com/ekonomi/mikro/MkMj3PwK-kenaikan-rokok-diusulkan-270

http://www.netralnews.com/news/nasional/read/68775/hasil.penelitian.pkekk.ui..kenaikan.harga.rokok.150.270.persen

http://m.wartaekonomi.co.id/berita137744/wah-kenaikan-harga-rokok-diusulkan-hingga-270-persen.html

http://surabaya.bisnis.com/read/20170413/8/95418/kenaikan-harga-rokok-yang-ideal-berkisar-150-270

http://www.dailymail.co.id/kenaikan-rokok-diusulkan-270

 

10 Apr

Diseminasi Hasil Penelitian Efektivitas Biaya Dialisis Di Indonesia: Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis (CAPD) & Hemodialysis (HD) Cost Effectiveness

Center for Health Economics and Policy Studies menyelengarakan kegiatan diseminasi penelitian Hasil Studi Efektivitas Pengobatan Gagal Ginjal Mendukung Pengembangan Terapi Cuci Darah Via Perut (PD) Sebagai Pilihan Pertama Sebelum Hemodialisa (HD). Kegiatan ini dilaksanakan 8 April 2017 di Manhattan Hotel, Jakarta. Dihadiri oleh sekitar 70 peserta dari berbagai pemangku kepentingan baik dari kalangan kementerian kesehatan, Badan  Penyelenggara Jaminan Sosial  (BPJS), Perhimpunan Nefrologi Indonesia (Pernefri) berbagai kota, Asosiasi Rumah Sakit, Manajemen Rumah Sakit dan Pasien Gagal Ginjal itu sendiri. Acara ini tidak hanya bertujuan untuk mendiseminasikan studi akademik mengenai efektifits CAPD namun untuk membangun kerjasama dengan stakeholder terkait dan mendukung pemerintah menetapkan kebijakan penanganan gagal ginjal stadium akhir dan beban Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Acara diawali dengan keynote speech dr H zamhir Setiawan M.epid (Kepala Sub-Direktorat Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah, Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM), Kementerian Kesehatan RI menggantikan Dirjen PTM yang menyampaikan mengenai perlunya pencegahan penyakit ginjal sedari dini melalui gaya hidup sehat yakni dengan makan sehat dan seimbang, kontrol gula dan tekanan darah serta aktivitas fisik secara teratur dan sesuai instruksi presiden yang sejalan dengan jargon CERDIK Kemenkes RI

Sesi panel I diskusi dimoderatori langsung oleh Ketua Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan FKM Universitas Indonesia Prof. Budi Hidayat, SKM ,MPPM, PhD serta narasumber sebagai berikut:

  1. Darmeizar, SpPD-KGH (Ketua Perhimpunan Nefrologi Indonesia)
  2. Afiatin, SpPD-KGH (Ketua Indonesia Renal Registry)
  3. Atma SpPO (Instalasi HD-CAPD RSUD Syaiful Anwar Malang)
  4. Sigit Priohutomo, MPH (Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional)
  5. drg Armansyah (Pusat Pembiayaan Jaminan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI)

Sesi panel 2 membahas substansi dari hasil studi yaitu Efektivitas Ekonomi Pengobatan Gagal Ginjal Kronis di Indonesia dan Hasil Anlisis Harga Studi CHEPS UI oleh Prof. dr. Hasbullah Thabrany, MPH, Dr. PH dan Evaluasi Ekonomi Berbasis Model oleh Septiara Putri, SKM, MPH

Beberapa point penting dari diskusi ini antara lain

  • Epidemiologi penyakit gagal ginjal semakin meningkat di Indonesia dan menjadi masalah tersendiri karena memerlukan biaya yang cukup tinggi.
  • Dari seluruh pasien dialisis, 97% pasien mennjalani HD, hanya 3% yang CAPD di Indonesia, hanya beberapa negara yang menjalani CAPD dalam jumlah besar, seperti Meksiko (60%) dan Hongkong (80%). Namun, di Indonesia, dari Aceh hingga Papua sudah ada yang bisa melaksanakan CAPD.
  • Masalah yang dihadapi antara lain jumlah pasien selalu melonjak tiap tahunnya, pasien PGTA umumnya selalu didampingi dengan komorbiditas, jumlah CAPD masih rendah, dan tenaga kesehatan yang ahli juga masih terbatas.
  • Diperlukan tatalaksana evaluasi PGK yang tepat sehingga waktu penentuan rujukan dapat diperhitungkan.
  • Survival rate sangat tinggi (sekitar 50% untuk 5 tahun) menggunakan HD, sehingga saat ini dibutuhkan perbaikan dalam tataksana, seperti CAPD yang tidak membutuhkan gedung, dll. Namun, di sisi lain, untuk menjalani CAPD, diperlukan cairan khusus yang tidak dicover oleh JKN sehingga pasien harus meng-combine HD dan CAPD dan harus bolak-balik kontrol sehingga angka mortalitas pada tahap ini sangat tinggi.
  • Masalah berikutnya adalah belum adanya biaya yang mengcover alat dan bahan untuk pelaksanaan CAPD. Oleh karena itu, pengelolaan pasien GK dalam JKN perlu ditinjau kembali.
  • Gagal Ginjal Kronik merupakan beban terbesar kedua JKN, sebab besarnya jumlah pasien, minimnya peralatan dan terbatasnya akses pasien terhadap modalitasnya (pilihan dialisis).
  • Pembiayaan Dialisis (Cuci Darah) pada pasien gagal ginjal 80% dari Jaminan Kesehatan Nasional. Penyakit gagal ginjal ini kedepan akan semakin meningkat dan mengkhawatirkan beban pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional.
  • Hal inipun belum termasuk perhitungan transportasi pasien dan dana yang dikeluarkan oleh pendamping menuju RS. Oleh karena itu, CAPD dirasa mampu memberikan efek mengurangi beban baik negara maupun pasien, dengan produktifitas yang tetap terjaga dan dana transportasi yang tidak perlu dikeluarkan sebab CAPD dapat dilakukan dii rumah atau di kantor.
  • Tujuan studi ini adalah untuk menganalisa efektivitas biaya dan pengobatan metode cuci darah/hemodialysis (HD) dan cuci darah lewat perut (PD)
  • Studi ini adalah evaluasi ekonomi, bukan efektivitas prosedur sebab sudah banyak dilakukan oleh rekan sejawat yang lain. Besaran biaya sebenarnya diperhitungkan disini, digali dari berbagai fasilitas kesehatan. Dalam studi ini, perspektif sosial juga diperhitungkan sebab di daerah pun banyak terjadi kaus gagal ginjal, bagaimana agar mereka bisa terjangkau, ongkos transport mereka juga dipertimbangkan.
  • Komponen analisis yang dihitung: biaya langsung dan tidak langsung,kualitas hidup pasien, dan jumlah biaya yang dibutuhkan untuk satu tahun hidup berkualitas yang disesuaikan/quality adjusted life years (Incremental Cost)
  • Analisis dari segi biaya dan efektifitas intervensi dihitung dengan menggunakan markov model.
  • Hasil penelitian: untuk HD memang biaya medikasi lebih rendah dibandingkan dengan CAPD, namun biaya langsung non medis (penginapan, konsumsi) dan biaya tidak langsung seperti hilangnya penghasilan baik dari pasien itu sendiri maupun pendamping untuk pasien HD lebih besar. Dilihat dari biaya satuan per tahun, PD memang memiliki biaya langsung lebih mahal. Selain itu, secara biaya total, per tahun, PD memiliki biaya 15 juta lebih mahal dibandingkan dengan HD. Namun, dengan perhitungan ICER menggunakan penyesuaikan kualitas hidup, didapat potensi penghematan biaya sebesar Rp 48.850.332 dalam 5 tahun.
  • Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan evidence based yang mampu menjadi rekomendasi tindak lanjut dari segi regulasi.
  • Hasil yang disajikan dalam penelitian ini sejalan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, namun jika dikatakan bahwa hasilnya tidak berbeda jauh dengan penelitian sebelumnya, ini karena kita belum melakukan analisis lebih dalam dengan metode Budget Impact Analysis, dan lain sebagainya yang diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang lebih signifikan.

 

Materi dapat diunduh pada link berikut 

DharmeizarCHEPS 2017 – Epidemiologi PGTA

Hasbullah Thabrany_CAPD HD Diseminasi 

Septiara Putri_disemination PD_2017

Sigit Priohutomo_ Prioritas Manfaat JKN

Afiatin_presentasi CHEP JAKARTA

Armansyah_8April-17 CHEPs-Tarif INA-CBG CAPD-

Atma Gunawan_CAPD praktek terkini dan hambatan