02 Mar

International Seminar “Current Update of Primary Care Development : Lesson Learned Across Countries”

BPJS Kesehatan bekerjasama dengan Joint Learning Nertwork (JLN) melaksanakan International Seminar “Current Update of Primary Care Development : Lesson Learned Across Countries” yang dilaksanakan pada tanggal 2 Maret 2017 di Easparc Hotel, Yogyakarta. Acara ini dihadiri sebanyak 100 peserta, dimana 40 peserta merupakan Policy Maker of Private Sector Engagement  (PSE), peserta Health Benefit Policy (HBP) workshop dan perwakilan JLN Facilitator (Ghana, Indonesia, India, Kenya, Malaysia, Mali, Mongolia, Morocco dan Vietnam), 5 orang dari JLN country grup Indonesia, 40 orang CEO dan kantor cabang BPJS Kesehatan dan 15 orang perwakilan Universitas, organisasi profesi dan para pemangku kepentingan pelaksanaan JKN. Acara ini dibuka oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan Prof. Dr. dr. Fachmi Idris, M.Kes. dan Ketua JLN Indonesia Prof. dr. Ali Ghufron Mukti M.Sc, Ph.D. Pembukaan acara ditandai dengan penandatanganan MOU antara BPJS Kesehatan dan Joint Learning Network (JLN) Indonesia.

Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk membangun hubungan yg harmonis antara Indonesia dan beberapa negara untuk dapat berbagi informasi dan pengalaman dalam implementasi Universal Health Coverage (UHC) khususnya optimalisasi pelayanan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama. Sesi panel dimoderatori oleh Ibu Atikah Adyas, dengan narasumber :

  1. R. Maya Amiarny Rusady (Direktur Pelayanan BPJS Kesehatan)
  2. Prof. dr. Ali Ghufron Mukti M.Sc, Ph.D (Ketua JLN Indonesia)
  3. Prof. dr. Hasbullah Thabrany, MPH, Dr.PH (FKM UI)
  4. Koku Awoonor Bso Brmpah (Ghana)
  5. Tham Chi Dung Nguyen Khanh Phuong (MOH of Vietnam)

Isu penting yang disampaikan oleh para narasumber antara lain:

  • Tantangan yang dihadapi BPJS Kesehatan dlm pelaksanaan JKN terkait pengumpulan iuran, dimana sektor informal merupakan pengguna terbanyak dan juga penunggak terbanyak. Terjadi adverse selection dimana peserta mendaftar ketika sakit dan menunggak setelah sehat.
  • Tahun 2016, tercatat customer satisfaction index sebesar 78,6% dan provider satisfaction index sebesar 71% terhadap pelayanan JKN.
  • Pelaksanaan metode kapitasi berbasis kompetensi merupakan suatu upaya kendali mutu dan kendali biaya.
  • Tenaga kesehatan merupakan kunci suksesnya implementasi JKN, namun belum ada pemerataan SDM kesehatan di Indonesia.
  • Pelaksanaan Dokter Layanan Primer adalah untuk peningkatan angka cakupan kesehatan
  • Pembayaran kapitasi hanya digunakan utk private klinik bukan public klinik
  • Puskesmas merupakan fasilitas kesehatan yang utilisasi terrendah namun angka rujukan yg tertinggi
  • Dalam 3 tahun terakhir kapitasi tidak ada perubahan tarif sementara inflasi terus naik di angka 14,7%. Hal ini dpt membunuh private clinic secara perlahan
  • Ghana dlm pelaksanaannya berusaha menarik private clinic dpt melaksanakan pelayanan kesehatan di rural area
  • Vietnam menghadapi tantangan yangg besar dalam distribusi pengeluaran biaya kesehatan, di mana untuk sektor primary care hanya 20%
01 Mar

Penguatan Jaminan Sosial Dalam Memenuhi Kebutuhan Hidup Layak

Telah dilaksanakan Diskusi Publik Nasional dengan tema “Penguatan Jaminan Sosial Dalam Memenuhi Kebutuhan Hidup Layak” di Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat, tanggal 1 Maret 2017. Penelitian ini bertujuan untuk:

  1.  Melakukan analisa pembanding varian upah pada BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan dalam upaya mencari solusi penguatan SJSN melalui standardisasi upah.
  2. Mengkaji penguatan Jaminan Sosial Indonesia dalam hubungan dengan sistem pengupahan untuk kehidupan yang manusiawi dan kemandirian Bangsa Indonesia.
  3. Rekomendasi kebijakan untuk mewujudkan Sistem Jamsos Nasional yang berkeadilan dan upaya mendukung program pembangunan nasional.

Menteri Ketenagakerjaan diwakili oleh Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial, Ibu Hayani Rumondang menyampaikan keynote speech. Beliau sangat mengapresiasi forum ini dalam penguatan pelaksanaan jaminan sosial sehingga dapat menilai urgensi standarisasi upah nasional. Diskusi Publik ini dibuka oleh Ketua DJSN yang diwakili oleh Bapak Subiyanto, SH. Beliau berharapkan diskusi publik ini mampu merumuskan standarisasi upah dalan penguatan jaminan sosial serta meningkatkan sinergi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan Jaminan Sosial. Diskusi ini dimoderatori oleh Bapak Chazali Situmorang dengan menghadirkan narasumber:

  1.  Wahyu, Kasubdit Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kementerian Ketenagakerjaan RI
  2. Subiyanto, SH , Anggota DJSN
  3. Soeprayitno, MBA, M.Sc, Ph.D, KADIN
  4. E. Ilyas Lubis, Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
  5. Mundiharno, Direktur Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan BPJS Kesehatan
  6. Prof. Hasbullah Thabrany, Ketua PKJS UI
  7. Rieke Diah Pitaloka, Komisi VI DPR RI

Diskusi berjalan hangat dan interaktif. Semua masukan dan tanggapan dirumuskan oleh tim perumus yang diwakili oleh Bapak Dirck. J. Emannuel. Sebagai penanggap, hadir Presidium Gekanas dan BPJS Watch. Rumusan yang disampaikan adalah sebagai berikut:

SJSN dibangun atas dasar semangat dan keyakinan akan pentingnya sebuah sistem jaminan sosial menjadi dan sebagai pilar bagi penanggulangan berbagai bentuk risiko pekerjaan dalam siklus perkembangan dan produktivitas seseorang. Dalam konteks ini, masyarakat pekerja berharap bahwa sistem ini dapat menggarahkan seluruh potensi kenegaraan, kelembagaan, industri, dan pekerja untuk mencapai kehidupan yang layak dan bermartabat, bukan sekedar mempertahankan atau jaminan dasar semata.

Disadari kebutuhan hidup dasar, dan hidup layak sangat tergantung pada sejumlah faktor, yaitu jumlah upah, regulasi, kondisi riil yang merupakan kondisi eksternal, yang menjadi penting adalah bagaimana kita konsolidasi dan memperkuat kondisi internal kita: menyangkut iuran, peran serta industri- pengusaha dan peran Negara dalam hal ini.

Negara hadir dalam regulasi untuk mengatur rambu-rambu, termasuk peraturan mengenai jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan, yang berperan dalam menekan biaya hidup lainnya, misalnya melalui alokasi anggaran, membangun rumah sakit di sentra industri, menyediakan fasilitas kesejahteraan buruh, transportasi, perumahan, dan sarana pendidikan. Hal ini harus terus kita upayakan dalam rangka meringankan kehidupan keluarga buruh melalui unsur non upah.

Secara teknis persoalan kita adalah masalah keberlanjutan JKN, masalah inefisiensi, menimbang beban operasional yang sangat tergantung pada pembiayaan kesehatan operasional, BPJS, JHT, dan JKN. Secara keseluruhan kita masih melihat defisit yang semakin besar yang menunjukkan ketimpangan pemasukan dan pengeluaran. Khusus mengenai persoalan budget, forum ini telah membahas kemungkinan penerapan iuran nominal, bukan lagi persentase upah. Ini masih dalam perdebatan mengingat semangat persentase iuran adalah dalam rangka pemerataan beban dalam semangat gotong royong.

Kita tetap harus mempertimbangkan prinsip-prinsip keterjangkauan (affordability), keadilan dalam mempertahankan kualitas pelayanan kesehatan, yang dalam kenyataannya secara tidak proporsional dinikmati oleh peserta bukan penerima upah. Masalah ketidakadilan ini tercermin dari pengorbanan pekerja yang mana belum menerima layanan yang proporsional.

Apakah iuran nominal menjadi solusi? Ini merupakan pertanyaan dan kembali menjadi ujian selanjutnya. Ketika buruh telah membayar iuran, namun pelayanan belum dirasakan memuaskan. Bagi penyelenggara jaminan sosial, iuran nominal dapat menjadi pilihan solusi. Kita harus membayangkan beratnya biaya kapitasi yang sangat rendah. Pekerja mengharapkan aspek kemudahan, akses, dan kenyamanan pelayanan yang disediakan oleh sistem jaminan sosial.

Kita perlu meyelesaikan berbagai pekerjaan rumah kita. Kita terus diingatkan akan dua hal, pertama, pembenahan organisasi, JKN, JHT, dan pengembangan layanan yang betul-betul memenuhi standar harapan anggota. Ini memerlukan keberpihakan total terutama dari pihak Pemerintah. Kedua, Indonesia dalam situasinya saat ini secara objektif masih sangat jauh tertinggal, benar-benar tertinggal dari Negara yang bahkan baru melangkah dalam bidang ekonomi. Kita perlu mengimbangi kemajuan Vietnam, Thailand, apalagi Malaysia dalam menghimpun dana jaminan sosial.

Sebagai penutup, jaminan kesejahteraan nasional adalah unsur strategik bagi kepentingan semua unsur bangsa ini secara kolektif. Penting bagi buruh, industri, dan seluruh bangsa ini untuk bekerja gotong royong memerdekaan dari belenggu kemiskinan. Dari keberadaan sistem jaminan sosial, kita berpotensi membangun dana sosial (social fund) yang berpotensi menjadi sumber pendanaan alternatif bagi pembangunan. Kita mencatat bahwa tidak semua persoalan bangsa ini bisa dan hanya mengandalkan pada sistem jaminan sosial nasional. Namun dengan dipastikannya sistem single identity number maka manajemen asuransi sosial kita menjadi lebih baik. Kita perlu terus melakukan kontrol pelayanan, termasuk dibangunnya disiplin anggaran dan pencegahan kebocoran anggaran. Selain itu, dapat dilakukan penggunaan Instruksi Presiden (inpres) untuk meningkatkan kepesertaan JKN, khususnya pada BUMN.

Agenda kita lainnya adalah mencermati perkembangan usulan perbaikan di bidang pengupahan, misalnya dengan mengkaji kemungkinan penetapan standardisasi upah nasional, dan memberdayakan dewan pengupahan daerah dalam sebuah platform kelembagaan yang lebih kuat.

Sebagai penutup, tetap kita harus diingatkan bahwa sebuah sistem asuransi, baik publik maupun komersial, segala sesuatunya harus berdasarkan kepercayaan (trust) di antara semua pihak, baik Pekerja, Pelaku Bisnis, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Harus ada timbal balik dan kepercayaan yang harus dibangun melalui dialog dan konsultasi. Kita harus mencegah jangan sampai dukungan para pekerja sirna.

 

Materi:
Ketenagakerjaan Indonesia dan Distribusi Upah Peserta Jaminan Pensiun

Tantangan Penetapan Standar Upah Minimum Nasional dan Regional

Tantangan Standarisasi Upah Nasional

Urgensi Penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dengan Standarisasi Upah Nasional

Presentasi Kebutuhan dasar dan Pensiun

Upah minimum atau iuran PBI