28 Feb

Peluncuran Buku Jaminan Sosial di Indonesia Dahulu, Sekarang, dan Esok

Pada hari ini, Selasa, 28 April 2017 di Auditorium Gedung YTKI, Jakarta Pusat, terselenggara acara Peluncuran Buku bertajuk “Jaminan Sosial di Indonesia Dahulu, Sekarang, dan Esok” yang disusun oleh Jenderal Pol (P). Prof. Dr. Awaloedin Djamin, MPA. Ketua pengurus YTKI selama 48 tahun yang kini telah berusia lebih dari 90 tahun ini masih sangat produktif dan kritis terhadap perkembangan Jaminan Sosial di Indonesia. Acara yang berlangsung selama sekitar 2 jam ini dihadiri oleh para pejabat-pejabat negara di era Ir. Soeharto , seperti Bapak Tri Sutrisno, Wakil Presiden kedua RI dan Akbar Tanjung (Mantan Menteri Perumahan Rakyat dan Ketua DPR). Selain dari pihak akademisi terkait seperti Universitas Indonesia (Prof. dr. Hasbullah Thabrany, MPH, DrPH), rektor Universitas Pancasila (Dr. Wahono Sumaryono, Apt), dan Universitas Podomoro, kegiatan ini juga mengundang pihak pemerintahan, seperti Ibu Puan Maharani selaku Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia, BNN,  BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, PT. Taspen,  PT. ASABRI, dan juga Kepolisian RI.

Buku ini mengupas tuntas sejarah perkembangan sistem jaminan sosial sejak awal terbentuk hingga saat ini yang begitu dinamis. Dihadiri oleh dua orang pembahas yang sangat ahli di bidangnya, yakni Bapak Ruslan Irianto Simbolon, SE, selaku Staf Ahli Kementerian Tenaga Kerja dan Dr. Sonya Rosma, SKM, AAK, selaku Rektor Universitas Andalas sekaligus mantan Direktur Utama (Dirut) PT Asuransi Kesehatan Indonesia (PT Askes), sesi bedah buku berjalan dengan hangat atas moderasi Komjen. Pol. (P). Drs. Ahwil Loetan, SH, MBA, MM.

Dalam buku ini, Prof. Awaloedin menyampaikan masukannya terkait ruang lingkup UU SJSN No 40 tahun 2004 yang sebaiknya diperluas dengan mencakup bantuan sosial di dalamnya, bukan hanya bantuan iuran yang berlaku saat ini. Hal ini dirasa perlu agar kebijakan dapat lebih sesuai dengan amanat konstitusi. Ke depannya, untuk menyelenggarakan bantuan sosial ini, dapat dibentuk Badan Penyelenggara Bantuan Sosial Nasional atau menugaskan kementerian terkait.

Sebagai mantan Ketua Asosiasi Asuransi dan Jaminan Sosial Indonesia (AAJSI) dan mantan pendiri dan Ketua Asean Social Security Association (ASSA), beliau juga berpendapat bahwa penggabungan Taspen dan Asabri dengan BPJS Ketenagakerjaan dirasa kurang tepat, karena masing-masing peserta mempunyai pengaturan dan sumber dana yang berbeda. Beliau menyarankan agar BPJS Ketenagakerjaan cukup menangani program pensiun karyawan swasta saja, sementara pensiun PNS/TNI/POLRI tetap dilaksanakan oleh Taspen dan Asabri karena dirasa sudah baik. Beliau menambahkan, pemberlakuan pelayanan bertahap tanpa membedakan peserta pada BPJS Kesehatan yang dimulai dari Puskesmas dan seterusnya, di satu sisi memiliki pesan yang baik, yakni diskriminasi antar sesama warga negara Indonesia. Namun, di sisi lain, terkandung ketidakadilan di dalamnya dimana peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) mendapatkan pelayanan yang sama dengan peserta yang mengiur dari kantong sendiri. Mereka terdiri dari pegawai biasa, pejabat menengah, hingga pejabat tinggi yang masih aktif bekerja dan sudah puluhan tahun mengiur. Disarankan agar peserta yang membayar iuran dari kantong sendiri mendapatkan pelayanan langsung dari Rumah Sakit, tanpa harus melalui Puskesmas.

Pada akhirnya, Jaminan Sosial adalah isu yang akan selalu berkembang lebih kompleks seiring dengan kemajuan zaman dan teknologi dan tidak ada titik jenuhnya. Dengan demikian, beliau menyampaikan bahwa sikap yang harus kita miliki adalah selalu mengevaluasi penyelenggaraannya dan secara berkala melakukan perbaikan demi penyelenggaraan Jaminan Sosial yang optimal di Indonesia.