22 Dec

Kaleidoskop CHEPS UI 2016: Wajah Pelayanan Obat di Era JKN

tabel-oop-obat

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan perlindungan finansial untuk meminimalisasi biaya yang dikeluarkan oleh pasien (out of pocket payment/OOP). Namun demikian dalam pelaksanaan JKN sejak 2014, dijumpai banyak keluhan peserta JKN yang masih harus membayar obat-obatan, dengan berbagai alasan. Timbulnya permasalahan obat, bisa dirunut dari mekanisme pengadaaan obat dan berbagai kebijakan pemerintah terkait obat JKN.
Sebagai bentuk kontribusi nyata bagi perbaikan pelayanan obat JKN, Center for Health Economics and Policy Studies (CHEPS) atau Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan (PKEKK) Universitas Indonesia (UI) menggelar acara Kaleidoskop Tahun 2016 bertemakan Wajah Pelayanan Obat JKN pada hari Kamis, 22 Desember 2016 di Jakarta. Acara ini diselenggarakan dalam bentuk diskusi interaktif antar berbagai pemangku kepentingan terkait pelayanan obat di Indonesia, seperti darikalangan akademisi, Kementerian Kesehatan, BPJS, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP), Dinas Kesehatan, Asosiasi Rumah Sakit, Puskesmas, klinik swasta dan industri farmasi.
Hadir sebagai narasumber utama, Prof. dr. Hasbullah Thabrany, MPH, DrPH, guru besar bidang ekonomi kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia yang menyampaikan ringkasan berbagai kajian terkait obat yang dilakukan oleh CHEPS UI berkolaborasi dengan berbagai institusi dari tahun 2015 – 2016. Selama kurun waktu tersebut, CHEPS melakukan beberapa kajian terkait mekanisme pengadaan obat dengan menganalisis strata kebijakan mulai Undang-Undang sampai dengan Keputusan Menteri yang mengatur berbagai ketentuan tentang obat, menganalisis masalah yang terjadi antara kebijakan dan implementasi di lapangan dan juga melakukan survey kepada peserta JKN.
Dalam paparannya, Prof. Hasbullah menyoroti berbagai kebijakan obat, keterbatasan anggaran fasilitas kesehatan, pemilihan obat termurah dan meminta pasien membeli obat (dengan alasan tidak ada dalam fornas/e-catalogue). Dalam e-procurement dan e-catalogue terdapat perbedaan mekanisme pengadaan obat antara fasilitas kesehatan swasta dan pemerintah, perbedaan faham tentang kebutuhan medis, dan persaingan sehat industri farmasi. Isu lain yang diangkat adalah adanya kesenjangan besar antara rencana kebutuhan obat (RKO) dan realisasi transaksi obat, dan karakteristik industri farmasi yang ikut tender obat JKN.
Narasumber lain yang akan hadir dalam diskusi interaktif ini adalah Dra. Engko Sosialine Magdalene, Apt., M.Biomed (Direktur Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Kementerian), Drs. Emin Adhi Muhaemin, MSi (Direktur Pengembangan Sistem Katalog LKPP), Dr. Andi Afdal Abdullah, AAAK, MM (Kepala Grup Manajemen Pelayanan Kesehatan Rujukan, BPJS Kesehatan), dr. Kuntjoro Adi Purjanto, M.Kes (Ketua Umum Perhimpunan Rumah Sakit/Persi) dan dr. R. Koesmedi Priharto, Sp.OT, M.Kes (mewakili Ketua Asosiasi Dinas Kesehatan (Adinkes), juga merupakan Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta).

 

Materi Acara:

 

Media Coverage:

 

20 Dec

Civil Social Organization Workshop: Harga Rokok, Dilema Pembangunan dan Kualitas Hidup

Peningkatan cukai rokok berkontribusi terhadap kenaikan harga rokok. Sementara harga rokok pada besaran tertentu secara optimal dapat mengendalikan konsumsi rokok serta menciptakan tambahan ruang fiskal yang akan bermanfaat dalam pembangunan negara. Hal ini didukung dengan studi terbaru CHEPS UI yang juga menunjukkan bahwa harga rokok ideal mampu memberikan dampak signifikan terhadap pengendalian konsumsi dan pendapatan negara tanpa menimbulkan implikasi negatif terhadap inflasi dan kemiskinan.

Sebagai bentuk kontribusi CHEPS UI dalam mengendalikan konsumsi rokok dan menjaga kualitas generasi masa depan terhadap bahaya rokok, Center for Health Economics and Policy Studies (CHEPS) Universitas Indonesia (UI) menyelenggarakan acara Civil Society Organization Workshop pada hari Selasa, 20 Desember 2016 di Jakarta. Acara ini diselenggarakan dalam bentuk Round Table Discussion antara berbagai lembaga yang fokus pada pengendalian rokok di Indonesia seperti dari kalangan akademisi, pemerintah yang diwakili oleh Kementrian Kesehatan dan Kementrian Keuanga, serta praktisi pengendali rokok, dalam hal ini dari pesantren.

Hadir sebagai narasumber utama Prof dr. Hasbullah Thabrany, MPH., Dr.PH, guru besar bidang ekonomi kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia; Prof. Sauhasil Nazara, SE., M.Sc., PhD., selaku kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementrian Keuangan Republik Indonesia;  Gus Sholah (Dr. (HC) Ir. H. Salahuddin Wahid), Pimpinan Pondok Pesantren Tebuireng; Donald Pardede, MPPM, staf ahli bidan ekonomi kesehatan Kementrian Kesehatan; serta Prof Emil Salim, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.

Dalam paparannya, Prof dr. Hasbullah Thabrany, MPH., Dr.PH menjelaskan mengenai dampak rokok terhadap produktifitas manusia dan harga ideal yang dapat mengendalikan konsumsi rokok di Indonesia. Prof dr. Hasbullah Thabrany juga memaparkan hasil studi yang dilakukan oleh CHEPS UI, yang menunjukkan bahwa harga rokok di angka Rp 50,000.- dapat menurunkan prevalensi perokok sebesar 6.73%. Isu lain yang diangkat juga berkaitan dengan beban negara di era JKN dalam membiayai pengobatan penyakit – penyakit akibat rokok, dampak rokok terhadap kualitas hidup masyarakat terutama dalam menghadapi bonus demografi, besar pasar industri rokok dan rencana kenaikan cukai sebagai solusi dalam pencapaian indikator keberhasilan No.21, target 2 dalam Nawacita No.5, serta pengalaman sukses yang dilakukan pesantren dalam menjaga santri-santri dari ancaman bahaya rokok.

Selain narasumber, workshop ini juga dihadiri oleh para pembahas yang berasal dari Yaysan Bina Dharma, Aliansi Masyarakat Korban Rokok Indonesia, dan Direktorat Promosi Kesehatan Kementrian Kesehatan. Sedangkan peserta aktif dihadiri oleh para pengiat pengendalian rokok yang terdiri dari aktivis kepemudaan, LSM, dan pusat – pusat riset.

Materi:

 

 

Media Coverage: