20 Oct

Pentingnya Pengembangan Pelayanan Kanker di Indonesia untuk Menekan Angka Kanker Payudara pada Stadium Lanjut

img_3280

Jakarta, 20 Oktober 2016–Kurangnya pemahaman masyarakat Indonesia akan gejala dan risiko kanker payudara meningkatkan banyaknya jumlahpasien yang terdeteksi pada stadium lanjut. Berdasarkan hasil studi ACTION (ASEAN Cost In Oncology), yaitu sebuah studi yang dilakukan oleh George Institute for Global Health untuk menganalisa beban biaya yang disebabkan penyakit kanker di delapan negara di Asia Tenggara, kanker  payudara memiliki insiden maupun prevalensi-5-tahun tertinggi, dengan rasio mortalitas terhadap insiden yang relative rendah. Sekitar 93-100% pasien kanker payudara yang terdeteksi pada stadium I dan II dan mendapat terapi tepat sesuai standar medis dapat bertahan hidup setidaknya selama lima tahun, sementara pada stadium III dan IV, angka ini merosot drastic menjadi sekitar 72% dan 22% saja.

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya upaya-upaya preventif dalam melawan kanker payudara, Yayasan Kusuma Buana (YKB) menyelenggarakan forum diskusi lintas sektor dengan mengangkat tema “Mari Bersama Kalahkan Kanker Payudara: Pentingnya Pengembangan Pelayanan Kanker di Indonesia untuk Menekan Angka Kanker Payudara pada Stadium Lanjut”, di Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2016. Dalam diskusi ini, hadir dr. Niken Palupi, MKM, Kasubdit Pengendalian Penyakit Kanker –Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Prof. dr. Hasbullah Thabrany, MPH, DrPH, serta Ketua Perhimpunan Onkologi Indonesia, Prof. DR. dr. Aru WisaksonoSudoyo, Sp.PDl-KHOM. Perwakilan dari kelompok dukungan pasien dan media juga turut hadir dan menyuarakan pendapat dalam rangka menanggulangi kasus kanker payudara di  Indonesia.

Dr. Niken menerangkan bahwa saat ini penyakit tidak menular, termasuk kanker, menjadi masalah kesehatan utama di dunia dan di Indonesia. Secara nasional, prevalensi penyakit kanker di Indonesia tahun 2013 adalah 1,4 per 1.000 penduduk, atau sekitar 330.000 jiwa. Salah satu kanker tertinggi di Indonesia pada perempuan adalah kanker payudara dengan insiden 40 per 100.000 perempuan.2 Jumlah ini diperkirakan akan semakin meningkat seiring dengan  perubahan pola hidup penduduk Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, saat ini Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memprioritaskan program pencegahan dan pengendalian kanker payudara yang bersifat promotif dan preventif, seperti penyebaran informasi tindakan deteksi yang dapat dilakukan sendiri melalui pemerikSAan payuDAra sendiRI (SADARI). Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga mendorong kelompok pendukung pasien dan media untuk lebih gencar dalam membagikan informasi mengenai kanker yang benar kepada keluarga, teman, dan komunitas dalam rangka menurunkan jumlah kasus kuratif dan rehabilitative kanker payudara serta menciptakan Indonesia yang lebih sehat.

Prof. dr. Hasbullah  Thabrany, MPH, Dr PH, Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia – yang juga adalah peneliti utama studi ACTION, menekankan bahwa pada tahun 2012 diperkirakan terdapat 299.700 kasus kanker baru yang muncul dan 194.500 kematian akibat kanker di Indonesia. Jumlah pengidap penyakit kanker diperkirakan akan terus meningkat lebih dari 60% pada tahun 2030 dan mencapai angka 489.800.

Hasil dari studi ACTION menyatakan bahwa fasilitas terbatas, pengetahuan yang rendah, dan diagnosis yang terlambat merupakan faktor-faktor yang dapat menyebabkan tingginya kemungkinan kematian dan beban ekonomi yang besar. Pasien stadium III dan IV memiliki risiko kematian dua kali lipat lebih besar dibandingkan pasien yang terdiagnosis pada stadium I. Sebanyak 70% pasien mengalami kematian atau kesulitan keuangan dalam 12 bulan setelah terdiagnosis kanker. Lebih dari 40% yang bertahan hidup mengalami kesulitan keuangan dalam 12 bulan.

Kanker payudara merupakan salah satu dari lima jenis kanker terbanyak yang ditemukan di Indonesia. Oleh sebab itu, ketersediaan rencana aksi pengendalian kanker nasional sangat dinantikan, dan menjadi pilar mendasar untuk terciptanya lebih banyak inisiatif serta aksi dalam mengembangkan pencegahan, deteksi, dan terapi kanker di Indonesia. Prof. dr. Hasbullah Thabrany, MPH, Dr PH, juga menerangkan bahwa deteksi dini untuk mencegah pasien dengan stadium lanjut, khususnya kanker payudara, sangat penting untuk diupayakan karena dapat mengurangi biaya terapi kanker, baik bagi pemerintah, pihak asuransi, pribadi, dan rumah tangga, pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas ekonomi.

Selain itu, meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pencegahan, gejala dan tatalaksana terapi kanker, khususnya kanker payudara, juga harus menjadi aksi yang berkesinambungan dari pemerintah Indonesia. Termasuk di dalam kesadaran masyarakat ini adalah aktivitas yang sehat, pola makan yang sehat, gaya hidup sehat, dan berhenti merokok.4

Prof. DR. dr. Aru Wisaksono Sudoyo, Sp.PDl-KHOM, Ketua Perhimpunan Onkologi Indonesia, menyatakan bahwa saat ini pusat penanganan kanker di Indonesia terbatas hanya di rumah sakit besar yang terletak di kota-kota besar. Jumlah dokter spesialis kanker dan peralatan medis yang terbatas adalah salah satu penyebab pemberian terapi kurang optimal. Oleh karena itu, pelayanan kanker terpadu, yakni penyelenggaraan pelayanan kanker secara komprehensif di rumah sakit sehingga pasien kanker memperoleh pelayanan kesahatan yang bermutu, harus benar-benar dijalankan di Indonesia. Salah satunya adalah dengan menguatkan upaya sistem rujukan agar pasien tidak berkumpul dan menumpuk di rumah sakit provinsi serta mendekatkan akses pelayanan.

Rencana pengembangan pelayanan kanker di Indonesia:

  1. Pemenuhan dokter spesialis di rumah sakit rujukan nasional dan provinsi
  2. Pemenuhan standar melalui akreditasi serta pengadaan alat-alat kesehatan dan sarana sesuai klasifikasi rumah sakit

Penguatan Pusat Kanker Terpadu di rumah sakit rujukan nasional dan provinsi

15 Oct

Rokok: Perspektif Kesehatan Masyarakat vs Perspektif Ekonomi

Sabtu, 15 Oktober 2016 diselenggarakan kegiatan Round Table Discussion yang mengangkat tema “Rokok: Perspektif Kesehatan Masyarakat Versus Perspektif Ekonomi”. Sebagai panelis, diundang narasumber dari beberapa lembaga, yaitu Prof. dr. Hasbullah Thabrany, MPH, Dr.PH dari FKM UI, Prof. Suahasil Nazara, SE, M.Sc,Ph.D, perwakilan dari Kementerian Keuangan RI, Prof. Budi Hidayat, SKM, MPPM, Ph.D, dari CHEPS (Center for Health Economic and Policy Studies) FKM UI, dan juga diundang perwakilan dari Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UI. Selain narasumber, jalannya diskusi dimoderatori oleh Dr. dra. Rita Damayanti, MSPH, dari Pusat Penelitian Kesehatan FKM UI. Membuka kegiatan, Wakil Dekan I FKM UI, Dr. dr. Sabarinah Prasetyo, M.Sc, memberikan sambutan dan menyampaikan harapannya agar kegiatan Round Table Discussion ini dapat bermanfaat sebagai sarana kajian untuk bahan advokasi kepada pemerintah terkait pengendalian rokok.

Materi pertama disampaikan oleh Prof. Hasbullah mengenai “Harga rokok dan kaitannya dengan reduksi permintaan merokok”. Prof Hasbullah menyatakan bahwa konsumsi rokok berbanding lurus dengan rusaknya kualitas manusia. Menurutnya masalah rokok bukan lagi hanya sekedar health problem, tetapi juga social problem. Iklan-iklan dan kondisi lingkungan sangat pro terhadap eksistensi rokok, sementara cukai yang dikenakan untuk produk rokok masih sangat rendah. Hal tersebut menjadi salah satu dari penyebab meningkatnya angka pemuda Indonesia yang merokok setiap tahun.

Materi selanjutnya dipaparkan oleh Prof. Suahasul Nazara, perwakilan dari Kemenkeu RI yang membahas mengenai kenaikan pajak rokok tahun 2016. Ia menjelaskan bahwasannya pengenaan cukai dilakukan untuk mengendalikan konsumsi. Dengan meningkatnya cukai rokok, diharapkan konsumsi rokok dapat menurun di masyarakat. Berdasarkan pemaparannya, saat ini PPN yang dikenakan untuk produk rokok jauh lebih rendah daripada PPN produk lain, seperti obat dan alat-alat kesehatan. Hal ini ditanggapi oleh moderator bahwa seharusnya pemerintah tidak melindungi industri rokok dengan memberikan pajak yang rendah.

Selanjutnya, perwakilan dari Lembaga Demografi FEB UI menyampaikan hasil penelitian mengenai efek rokok terhadap situasi ekonomi pemerintah. Berdasarkan penelitian lembaga mereka, beban ekonomi akibat konsumsi rokok sangatlah besar. Total pengeluaran negara untuk konsumsi rokok adalah sekitar 378,75 triliun rupiah. Kerugian negara tersebut berasal dari hilangnya tahun produktif terkait kematian premature masyarakat akibat konsumsi rokok, belum lagi untuk biaya kesakitan dan kecacatan akibat konsumsi rokok. Di samping itu, tren perkembangan produksi tembakau sejak tahun 1990 tidak signifikan sama sekali begitu juga dengan produktivitas petaninya. Tata niaga tembakau di Indonesia saat ini juga tidak baik, cenderung mengntungkan industri rokok daripada petani karena harga dan mutu produk dinilai dan ditentukan oleh industri sehingga petani tidak memiliki kewenangan apapun terhadap hasil taninya.

Prof. Budi Hidayat dari CHEPS UI kemudian menyikapi isu diskusi ini melalui segi dampak kenaikan pajak rokok terhada prevalensi merokok. Hasil penelitian CHEPS menunjukkan bahwa prevalensi merokok akan turun ketika kenaikan cukai mencapai 438 persen atau sama dengan harga rata-rata per bungkus rokok, yaitu 50.025 rupiah. Penelitian ini didasarkan pada simulasi skenario cukai rokok, yaitu dengan estimasi fungsi permintaan, deteksi dampak harga terhadap partisipasi merokok, dan dampak skenario kenaikan cukai terhadap prevalensi, konsumsi rokok, dan pendapatan cukai.